Skip to main content

Kejati Jatim Panggil Risma Terkait Dugaan Korupsi YKP

SURABAYA (Mediabidik) - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur (Jatim) pada Kamis (20/6/2019) berencana memeriksa Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Orang nomor satu di Surabaya itu akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi pelapor dalam kasus dugaan korupsi Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Surabaya dan PT YEKAPE.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim Didik Farkhan Alisyahdi mengatakan, dalam menangani kasus korupsi yang mencapai triliunan rupiah ini, pihaknya telah memeriksa 15 hingga 20 saksi. Mereka terdiri dari pejabat di Pemkot Surabaya, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan juga sejumlah petinggi di YKP dan PT YEKAPE. "Selain wali kota Surabaya, pada hari Kamis besok kami juga akan periksa Ketua DPRD Kota Surabaya (Armuji)," katanya, Selasa (18/6/2019).

Sementara itu, Kabag Humas Pemkot Surabaya, M Fikser mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menerima surat panggilan untuk Risma terkait pemeriksaan kasus YKP dan PT YEKAPE. Namun pihaknya memastikan, wali kota Surabaya akan sedapat mungkin menghadiri pemanggilan tersebut. "Besok bu Risma akan berangkat ke Palu. Mungkin Kamis baru kembali ke Surabaya. Saya tidak tahu tiketnya jam berapa. Coba akan saya komunikasikan ke bagian umum," katanya.

Fikser menambahkan, pemanggilan terhadap Risma ini dalam kapasitasnya sebagai saksi pelapor. Artinya, Risma, dalam kapasitasnya sebagai wali kota Surabaya, melapor ke Kejati Jatim atas adanya dugaan tindak pidana korupsi di YKP dan PT YEKAPE. "Kemungkinan, kalau nanti memenuhi pemanggilan untuk pemeriksaan di Kejati Jatim, beliau (Risma) akan didampingi biro hukum," ujarnya.

Diketahui, pada 2011 lalu, DPRD Kota Surabaya membentuk panitia khusus (pansus) hak angket penyelamatan aset YKP Surabaya. Hasilnya, pansus menemukan beberapa bukti penyimpangan aset YKP. Diantaranya, kronologi perubahan YKP menjadi PT YEKAPE. Yakni, Pada 6 Agustus 2001, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang baru Nomor 16/2001 tentang Yayasan. Intinya, semua daerah kota/kabupaten atau provinsi tidak boleh memiliki yayasan.

Dengan dasar ini, YKP milik Pemkot Surabaya harus ditiadakan. Karena di dalam UU ini semua daerah diminta menyesuaikannya, sesuai dengan anggaran dasar berdasar UU tersebut. Jika tidak dilakukan, maka pengadilan bisa membubarkan YKP.Menyikapi keluarnya UU tersebut, pimpinan YKP lantas mengubah YKP menjadi PT YEKAPE. Dalam perubahan status dan nama lembaga tersebut aset pemkot yang melekat di YKP tidak dikembalikan ke Pemkot.

Dengan dibentuknya PT YEKAPE, jika ada warga yang menabung ke YKP untuk mendapat unit rumah, ordernya dilimpahkan ke PT YEKAPE. Pada perjalanannya, pasca dibentuknya PT YEKAPE keberadaan YKP semakin tidak diakui. Seakan-akan YKP yang dulu mengelola aset Pemkot Surabaya sudah menjelma menjadi PT YEKAPE. (opan)

Foto : Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim Didik Farkhan

Comments

Popular posts from this blog

5 Tanaman Unik Mirip Alat Kelamin Manusia

Tentunya, setiap orang pernah mengalami fenomena psikologis yang mengibaratkan suatu benda terlihat seperti obyek lain. fenomena psikologis tersebut juga muncul di dunia tumbuh-tumbuhan. Dalam Wikipedia, arti dari pareidolia adalah fenomena psikologis yang mengikutsertakan stimulus samar dan acak yang akhirnya diartikan sendiri oleh orang yang melihat atau mendengarnya. Banyak kasus-kasus paredolia yang cukup terkenal dan menghebohkan dunia, contohnya saja 5 Bentuk Hewan Yang Mirip Penis yang pernah diposting sebelumnya. Namun, apabila dikerucutkan ke dalam dunia tumbuh-tumbuhan, ada beberapa bentuk dari bunga, buah atau juga bagian dari tumbuhan yang ternyata dapat disalahartikan karena mirip dengan organ-organ vital pria dan wanita. Memang akan ada perdebatan yang mengatakan bahwa bentuk-bentuk tumbuhan tersebut tidak mirip, namun ada pula yang akan mengatakan bahwa memang ada kemiripan dari segi bentuknya secara sekilas. Berikut  5 Tanaman Unik Yan

Warga Pengampon Dapati Money Politik Dari Pendukung Paslon No 01

Mediabidik.com - Beberapa jam menjelang coblosan Pilkada Surabaya 2020, praktik politik uang mulai terjadi. Seperti yang disampaikan Muhammad Rosul, salah satu warga Pengampon, kelurahan Bongkaran, mengungkapkan dirinya mendapatkan dua amplop berisi uang untuk mencoblos paslon nomor urut 01. "Saya dapat dua amplop dari Pak Sugeng, ia tetangga saya yang menjadi tim sukses 01," kata Rosul Selasa malam (8/12/20). "Di rumah saya ada empat suara, sekarang masih dikasih dua, nanti katanya mau dikasih lagi dua kekurangannya," lanjutnya.  Rosul menambahkan, Sugeng tidak tahu jika dirinya adalah pendukung Machfud Arifin-Mujiaman. Selama ini memang tidak terlalu aktif dalam proses pilwali karena sibuk mengurusi tokonya yang ada di Pasar Pecindilan.  "Kampung saya memang banyak pendukung 01, yang mengkoordinir ya Pak Sugeng itu. Saya cek ke tetangga, semuanya diberi amplop, masing-masing berisi uang Rp 30 ribu," lanjutnya.  Rosul menyatakan akan melaporkan temuan te

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt