Skip to main content

Penetapan Hasil Pilkada Surabaya Tanpa Dihadiri Kedua Paslon

Ketua KPU surabaya saat menyerahkan surat hasil penetapan pemilu
SURABAYA ( Media Bidik ) - Penetapan Hasil Pilkada kota Surabaya yang diselenggarakan oleh KPU kota Surabaya di Singgasana Hotel Selasa (22/12) tanpa dihadiri kedua Pasangan Calon (paslon) baik Risma - Wisnu dan Rivalnya Rasiyo - Lucy. Sayangnya ketidak hadiran kedua paslon yang bersaing dalam Pemilu serentak kota Surabaya 9 Desember lalu sangat disesalkan oleh ketua KPU Surabaya Robiyan Arifin dalam acara penetapan pemenang hasil pemilu 2015 sebagai Calon Walikota (Cawali) dan Wakil Walikota (Wawali) kota Surabaya yang terpilih.

Pasalnya sebelum melakukan penetapan hasil Pilkada kota Surabaya 2015, KPU Surabaya sehari sebelumnya sudah mengirimkan undang kemasing-masing pasangan calon (paslon). Sementara itu Liason Officer (LO) Rasiyo-Lucy, Achmad Zainul Arifin mengatakan, ketidakhadiran Rasiyo-Lucy tersebut disebabkan oleh mendadaknya undangan yang diberikan oleh KPU Surabaya. Zainul membeberkan, undangan itu baru diberikan pada pukul 24.00 WIB. "Ngundangnya itu malam, bahkan menjelang dini hari, tapi acaranya paginya," ungkap Zainul. Akibatnya, semua tim sukses Rasiyo-Lucy juga tidak ikut menghadiri kegiatan itu.

Sedangkan dari kubu paslon Rismaharini-Whisnu, hanya Calon Wakil Walikota (Cawawali) Surabaya Whisnu Sakti Buana yang menghadirinya. Menurut Whisnu, ketidakhadiran Risma disebabkan adanya agenda lainnya.
"Beliau ada agend di Jakarta, makanya tidak bisa hadir di sini," jelas Whisnu.

Ketua KPU Surabaya, Robiyan Arifin menyatakan, pada dasarnya pihaknya tidak pernah mengundang semua calon secara mendadak. "Kami sudah serahkan semua undangan, dan diterima semua calon," kilahnya. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni...