Skip to main content

GEBYAR KB KE-45, PEMKOT APRESIASI PARA KADER

SURABAYA (Media Bidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bekerjasama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Timur, kembali menggelar acara tahunan Gebyar KB ke-45. Dengan mengusung tema "Program KB, Mengabdi dan Siap Membangun Negeri", acara yang dihadiri oleh 1577 Kader Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP) dilaksanakan pagi tadi (3/12) di Gelanggang Olah Raga (GOR) Koni- Kertajaya.

Dalam acara tersebut, hadir juga ketua tim penggerak PKK Kota Surabaya Titin Nurwiyatno (Istri Pj. Wali Kota) didampingi Ketua Dharma Wanita Surabaya Ny. Hendro Gunawan.  Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat – Keluarga Berencana (Bapemas-KB) Kota Surabaya, Nanis Chairani dalam sambutannya menjelaskan, kegiatan Gebyar KB ini merupakan salah satu bentuk apresiasi kepada para kader dan mitra dalam pelaksanaan program KB di tahun ini.

"Acara ini juga menjadi salah satu bentuk silahturahmi keluarga besar masyarakat peduli KB, dan sebagai bentuk persiapan masyarakat peduli KB masa mendatang. Selain itu, kedepan Bapemas-KB akan terus menggalakan program kontrasepsi mantap melalui Medis Operatif Pria (MOP) dan Medis Operatif Wanita (MOW), karena hal tersebut merupakan program kerja Jangka Panjang," tegas Nanis.

Dalam acara tersebut, Bapemas-KB mencanangkan Pro Welfare Action 2016, sebuah program yang diselenggarakan untuk meningkatkan kesejahteraan, serta kemakmuran bagi masyarakat perkotaan. "Salah satunya program Pro Welfare Action 2016 adalah pembentukan kampung sejahtera, yang didalamnya ada kampung KB," tegas wanita yang pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemkot Surabaya ini. 

Asisten Kesejahteraan Rakyat Pemkot Surabaya, Eko Haryanto dalam sambutannya, memberikan apresiasi positif kepada para kader yang hadir. Menurutnya, kerja keras para kader mampu mengubah stigma masyarakat terdahulu bahwa 'banyak anak banyak rejeki'. Selain itu, dengan adanya program KB, Pemkot berhasil menekan angka kematian ibu melahirkan. Diharapkan, nantinya Kota Surabaya bisa menjadi barometer KB tingkat Nasional.

"Pada tahun 2005 program fungsional KB dilimpahkan dari pusat ke kota/kabupaten dirasa cukup susah implementasinya, terlebih mengubah mindset para target KB. Namun sekarang, berkat usaha dan ikhtiar 1577 kader IMP, kini Pemkot Surabaya bisa meraih penghargaan, tak hanya tentang KB namun juga dalam pemberdayaan masyarakat dari tahun 2014 hingga tahun ini," imbuh Eko.

Eko berharap, Pemkot Surabaya melalui Bapemas-KB agar segera membentuk kader baru dengan usia yang masih muda. Harapannya, dengan cara seperti itu, para kader lebih mudah melakukan persuasif kepada pasangan yang berusia sama dengan mereka. "Saya berharap kepada Bu Nanis, agar lekas merekrut kader dengan usia yang masih muda, nanti mereka dapat bersinergi dengan kader yang lebih senior dalam hal pemberdayaan masyarakat," imbuh pria yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Bapemas-KB ini.

Dalam acara tersebut, juga diserahkan penghargaan kepada pihak-pihak yang berperan aktif terhadap pemberdayaan masyarakat. Untuk lomba pencapaian MOP dan MOW tertinggi, diraih Kecamatan Kenjeran. Penyerahan penghargaan juga diberikan kepada instansi yang selama ini bekerjasama dengan Bapemas-KB, yakni klinik PKBI, serta Bidan Sri Hastutik dari Kecamatan Tambaksari.  Selain itu, diserahkan juga hadiah lomba Pro Poor Award. Kategori lembaga non pemerintah dan kategori perorangan.

Sebelumnya, pagi harinya para kader IMP berpawai, bersama drumband dari SMK Pelayaran dari Jalan Kertajaya hingga masuk ke arena GOR Koni. 1577 Kader IMP berpawai sembari memberikan sosialiasi kepada masyarakat pengguna jalan tentang keluarga berencana.(pan)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni...