Skip to main content

Pedagang Tentang Rencana Soft Opening Pasar Turi

SURABAYA(Media Bidik) - Rencana investor pembangunan pasar turi PT. Gala Bumi Perkasa (GBP) menggelar soft opening pada hari Minggu (18/1/2015) ditentang oleh para pedagang. Alasannya, bangunan sembilan lantai tersebut belum layak ditempati.

"Semua orang tahu bahwa stand dipasar turi belum selesai dan belum layak ditempati," ujar Ketua Kelompok Pedagang Pasar Turi, H. Syukur, Kamis (15/1/2015).

Sebagai bentuk protes terhadap investor, pedagang tidak mau masuk ke dalam Pasar Turi.  Mereka memutuskan akan tetap bertahan di Tempat Penampungan Sementara (TPS).

"Buat apa masuk ke dalam kalau sarana dan pra sarana tidak memadahi," ketusnya.

Sementara terkait rencana pembongkaran TPS, Syukur mengaku dirinya bersama para pedaganag lainnya telah menyampaikan ke Walikota Surabaya Tri Rismaharini. Menurut dia, pedagang saat sedang resah begitu mendengar rencana pembongkaran TPS.

"TPS selama ini dijadikan pedagang sebagai tempat berjualan. Kalau mau dibongkar, terus kita mau diminta berjualan dimana?," kata Syukur dengan nada tinggi.

Asisten II bidang pembangunan dan ekonomi M Taswin mengatakan, pembongkaran baru bisa dilaksanakan ketika seluruh pedagang sudah masuk semua ke Pasar Turi. Menurutnya, pihaknya dalam hal ini Disperindag Kota Surabaya  sudah melakukan pendataan di lapangan beberapa waktu lalu.

Tujuannya untuk mendata berapa banyak pedagang yang masih bertahan di TPS dan pedagang yang belum masuk ke Pasar Turi. "Hingga sekarang masih banyak pedagang yang bertahan di TPS. Tentu saja kami belum bisa melaksanakan pembongkaran TPS," bebernya.

Agar pembongkaran bisa berjalan lancar, pihaknya akan mengajukan persetujuan penghapusan aset pada DPRD Surabaya. Sebab, pembangunan TPS waktu itu menggunakan dana APBD.(Topan)

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...