Skip to main content

Pemkot Surabaya Mutasi 150 Pejabat Struktural



SURABAYA - Demi mengutamakan pelayanan kepada masyarakat agar berjalan dengan baik. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melakukan mutasi 150 pejabat struktural, Jumat (11/7), di Graha Sawunggaling. Mutasi ini dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan karena pejabat lama sudah pensiun.

Ada 3 pejabat struktural yang menempati posisi baru. Diantaranya Sigit Sugarhosono dari Kepala Dinas Pertanian dimutasi melaksanakan tugas sebagai Inspektur. Posisi Kepala Dinas Pertanian digantikan Joestamadji sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keungan. Sedangkan posisi Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan menggantikan Joestamadji, Yusron Sumartono.

Sebanyak 147 pejabat struktural lainnya juga turut dilantik langsung oleh Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini. dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Surabaya tampak hadir. Hadir juga seluruh Kepala SKPD dan seluruh Camat.

Dalam sambutannya, Tri Rismaharini menyampaikan mutasi ini dilakukan untuk mengisi posisi yang kosong. Hilangkan prasangka buruk dalam diri kita masing-masing. Karena, apa yang menurut kita baik, belum tentu dimata tuhan baik.

"Kita sebagai manusia punya keterbatasan pikiran dan nalar, yang penuh kekurangan dan kelemahan. Jabatan merupakan amanah yang harus dilaksanakan dengan baik. Karena masyarakat sudah menunggu untuk mendapatkan pelayanan terbaik. Selamat bertugas, yakinlah kalau kalian terpilih akan bermanfaat dan mengabdi kepada masyarakat," pesannya.

Risma juga menambahkan dalam melakukan mutasi tidak ada nepotisme. Semua dilakukan secara professional melihat kinerja dan prestasi. Sebab, Kota Surabaya membutuhkan orang-orang yang mau menciptakan lingkungan kerja positif. Sehingga, mampu bersaing di dunia internasional.

"Kota Surabaya tidak hanya dikenal di Asia, sekarang Surabaya dikenal di Eropa. Sekali lagi saya mengajak saudara sekalin untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Bedanya pejabat dan direktur adalah pejabat lebih punya tanggung jawab tinggi atas kesejahteraan masyarakat. Sedangkan direktur hanya bertanggung jawab kepada pemilik perusahaan," pungkasnya. (Topan)

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni