Skip to main content

Jelang Nataru Dewan Desak Pemkot Tingkatkan Keamanan

Mediabidik.com – Jelang perayaan Natal 2021 dan Malam Tahun Baru 2022, Komisi A DPRD Kota Surabaya mendesak Pemkot Surabaya untuk meningkatkan keamanan hingga dua kali lipat dari hari biasanya.

Anggota Komisi A, Josiah Michael mengatakan, untuk Natal sebagian besar jamaah kristiani sudah melakukan Natal pekan kemarin, karena sebelumnya pemerintah pusat akan menerapkan PPKM Level 3 saat Nataru (Natal dan Tahun Baru). Jadi ummat Kristen sudah menjalankan ibadah natal sebelum tanggal 25 Desember 2021.

"Tapi penerapan PPKM Level 3 akhirnya dibatalkan, jadi saat ini terpenting keamanan di malam tahun baru 2022." ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Rabbu (22/12/21).

Namun dengan begitu, tambah Josiah Michael, keamanan dalam kota perlu ditingkatkan lagi karena kita tidak ingin terulang insiden atau kejadian yang lalu-lalu, dimana banyak teror menjelang natal.

"Selain keamanan, kami minta petugas kesehatan atau Satgas Covid-19 juga ditingkatkan, terutama di pusat-pusat perbelanjaan modern." tegasnya.

Josiah menjelaskan, jelang tahun baru umumnya pusat perbelanjaan akan dipenuhi oleh masyarakat yang berkunjung ke Mall atau Plaza. Kami, kata Josiah, meminta agar petugas pintu masuk mall atau plaza benar-benar menjalankan prokes ketat seperti, calon pengunjung menscan barcode aplikasi PeduliLindungi dipintu masuk mall.

"Nah ini saya lihat sendiri saat berkunjung ke salah satu mall terbesar di Surabaya, ketika pengunjung kesulitan scan barcode, petugas justru malah mempersilahkan pengunjung masuk mall. Akibatnya didalam mall pengunjung membludak." tutur Josiah Michael.

Untuk itu, tambah Josiah, petugas mall dan plaza harus ketat terhadap calon pengunjung, terlebih saat jelang tahun baru sudah pasti warga Surabaya akan nge Mall. "Kami minta petugas meningkatkan keamanan prokes calon pengunjung mall, jelang pergantian tahun." pungkasnya.(pan)

Comments

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua