Dewan Minta Program Rutilahu Dikembalikan ke Dinas Sosial

Mediabidik.com - Banyaknya rumah tidak layak huni (rutilahu) di Surabaya mendapat perhatian dari anggota DPRD Kota Surabaya. Diantaranya beberapa rumah yang terdapat di kelurahan Dukuh Pakis, Surabaya.

Rutilahu adalah rumah tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial.

Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Cahyo Siswo Utomo melakukan kunjungan ke kelurahan Dukuh Pakis, Senin (7/12/2021). Didampingi oleh pengurus RT, melihat secara langsung kondisi rumah tidak layak huni di kawasan tersebut.

Informasi dari pengurus RT setempat, terdapat 3 rumah yang masuk dalam kategori tidak layak huni yang ada di wilayahnya. Dan sudah masuk kedalam daftar penerima manfaat program rehabilitasi sosial rutilahu pemkot.

Menanggapi hal tersebut, Cahyo meminta pemkot untuk bisa segera melaksanakan rehabilitasi rutilahu yang ada di Dukuh Pakis sehingga bisa tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal.

"Informasi dari pengurus RT disini (RT 3 kelurahan Dukuh Pakis) ada 3 rumah yang masuk dalam kategori rutilahu dan sudah masuk kedalam daftar penerima manfaat program rehabilitasi sosial rutilahu pemkot. Saya minta ini bisa segera direhabilitasi oleh pemkot sehingga bisa segera tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal," ujarnya.

Selain itu, politisi muda yang juga Ketua Fraksi PKS ini berharap rehabilitasi yang dilakukan tidak hanya sekedar perbaikan fisik semata tetapi juga menghadirkan nilai-nilai sosial. "Rehabilitasi yang dilakukan tidak hanya sekedar perbaikan fisik semata, tapi bisa menghadirkan nilai-nilai sosial," tambahnya.

Untuk itu Cahyo mendorong program rehabitasi sosial rutilahu bisa dikembalikan ke Dinas Sosial Pemkot. "Program rehabilitasi rutilahu saya dorong untuk bisa kembali ke Dinas Sosial sebagai pelaksana program, karena basis dari program ini adalah kegiatan sosial dan bisa menghadirkan nilai-nilai sosial," jelasnya.

Sebagai informasi, mulai tahun depan, pelaksana program rutilahu masuk ke dalam Dinas Cipta Karya, sebagaimana Perda SOTK yang baru. Dimana sebelumnya pelaksana program adalah Dinas Sosial. (pan)