Skip to main content

Dewan Marah, Harga Gas PGN Naik Tanpa Sosialisasi

Mediabidik.com - Komisi B DPRD Kota Surabaya berang atau marah besar ke Perusahaan Gas Negara (PGN), karena biaya tagihan konsumsi gas pelanggan rumah tangga mendadak naik tanpa sosialisasi ke pelanggan.

Komisi B menilai, seharusnya ditengah pemulihan ekonomi dimana pendapatan ekonomi masyarakat baru saja mulai sedikit bergerak, malah tiba-tiba tagihan ke pelanggan naik tanpa konfirmasi ke pelanggan. 

"Ibaratnya, dompet masyarakat baru saja terisi karena akfititas ekonomi warga mulai sedikit pulih dengan adanya pelonggaran PPKM, lah kok PGN seenak udelnya naikkan tagihan gas tanpa sosialisasi. Oleh karena itu kami minta PGN sosialisasi dahulu ke pelanggan." Tegas Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, Anas Karno kepada wartawan usai hearing dengan PGN Surabaya, Rabu (15/12/21).

Anas Karno menambahkan, banyak pelanggan PGN yang kaget, dikarenakan kurangnya sosialisasi dari PGN, tentang kenaikan harga tagihan. "Kurangnya terjun langsung pada saat kejadian permasalahan, itu sebabnya kita meng-hearing kan," ujar Anas.

Politisi galak PDIP Surabaya ini mengatakan, terdapat uang jaminan pada tagihan gas PGN pada konsumen yang berjalannya selama 3 bulan. Menurutnya, pihak PGN seharusnya menerangkan ke konsumen saat pemasangan. Dengan skema pembayaran uang jaminan diambil saat berjalan 3 bulan, dikali 2 dibagi rata-rata pengguna gas. "Kalau tanpa pemberitahuan, ya akhirnya mbendol mburi (besar di belakang, red)," ketusnya.

Anas Karno mendapati adanya tagihan konsumen PGN sebesar Rp. 2 juta, Anas menyarankan adanya pilihan untuk pembayaran dengan cara diangsur. "Karena banyak warga yang memakai (gas PGN, red), ini MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah, red)," katanya.

Anas menjelaskan, bahwa tidak ada penurunan harga tagihan pada konsumen PGN, yang merupakan aturan dan mekanisme dari Pemerintah Pusat. 

"Tergantung dari Surabaya ini, kebijaksanaannya seperti apa, kalau keberatan ya diangsur lah, seperti itu," cetusnya.

Ia juga mendapati aduan warga, yang beberapa diantaranya sudah berhenti berlangganan gas PGN. Ia menyatakan harus didatangi, untuk menanyakan keluhan keberatan atau bocor. Politisi PDIP ini menyatakan siap, jika diundang pihak PGN untuk turut serta sosialisasi kepada konsumen PGN. 

"Biar kesempatan PGN itu melakukan actionnya, kalau masih ada keluhan, berarti tidak turun. Kita turun bersama-sama," pungkasnya.

Sementara itu, Arief Nurrachman, Area Head PGN of Surabaya dan sekitarnya mengatakan, ada sekitar 45 ribu pelanggan PGN, dan diantaranya mungkin ada warga yang belum tersampaikan informasi terkait kenaikan tarif.

"Kami paham dan kami maklumi itu tapi tidak menjadi alasan juga, kami secara masif masih melakukan sosialisasi kepada masyarakat pengguna gas bumi," ujarnya, di depan ruang Komisi B usai hearing, Rabu (15/12/2021).

Ia mengaku, sejak tahun 2007 sampai 2021 harga gas PGN tidak mengalami kenaikan, sedangkan untuk operasional ia memastikan mengalami kenaikan.

Bahkan, harga gas untuk sektor rumah tangga masih bersaing dengan LPG. "Masih ada saving cost (menyimpan pengeluaran, red) dari penggunaan itu 20-30 persen, dari penggunaan LPG sendiri," jelasnya

Menanggapi tagihan konsumen yang sangat tinggi, serta ditunjukan tagihan salah satu konsumen. Arief Nurrachman mengatakan, akan dilihat di sistem milik PGN, dengan memasukkan id pelanggan, kemudian akan terlihat meter kubik yang di pakai, harga gas, dan beberapa item lainnya.

"Kami berharap pada masyarakat, bisa memahami kondisi ini, dan harapan kita tidak hanya di Kota Surabaya saja, Sidoarjo dan Gresik juga sama," ungkapnya.(pan)

Comments

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Hari Pahlawan 10 November

Ucapan HUT Partai NasDem ke 10