Skip to main content

Dewan Minta Pengembangan Wisata Romokalisari Harus Terintegrasi Dengan Transportasi Air

Mediabidik.com – Pemkot Surabaya terus mengembangkan wisata pesisir Romokalisari, dengan tujuan meningkatkan ekonomi pesisir di Surabaya Barat ini. Pengembangan wisata pesisir di Romokalisari ini memang masuk dalam APBD Kota Surabaya Tahun 2021.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Aning Rahmawati menilai, pengembangan wisata pesisir Romokalisari baru dikerjakan oleh Dinas Pariwisata dan DKPP Kota Surabaya, tapi belum masuk dalam Renstra nya Dishub Surabaya dalam transportasi air.

"Mestinya ketika Pemkot Surabaya mengembangkan wisata air, harus ter-integralistik dengan transportasi air, jadi konek antara transportasi air yang dikembangkan Dishub dengan wisata air Romokalisari. Kemudian juga konek dengan DKPP dalam pemberdayaan nelayan dan petani di sekitarnya." ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Kamis (23/12/21).

Ia menjelaskan, selama ini kami melihat Pemkot Surabaya baru sebatas pemberdayaan nelayannya saja dalam pengembangan wisata pesisir Romokalisari, kemudian pemberdayaan petani, dan wisata nya saja, melainkan belum terintegrasi dengan transportasi air.

"Diharapkan ketika sudah terintegrasi dengan transportasi air dan masuk Renstra nya Dishub, maka pengembangan wisata pesisir lebih kuat lagi. Secara general intinya Pemkot Surabaya jangan hanya mengembangkan transportasi darat saja, tapi juga transportasi air." tegas politisi PKS Surabaya ini.

Lebih lanjut Aning Rahmawati mengatakan, sebenarnya jika melihat Renstranya Dishub, pengembangan wisata air  bukan saja di Romokalisari tapi juga di Kalimas. Yang di Kalimas ini pun masih dalam bentuk kajian, jadi bisa masuk Rentra Dishub di tahun 2022.

Harapan kami, tambah Aning, wisata air harus ter-integralistik dengan transportasi air, hanya harus dimasukkan dalam Renstra nya Dishub sehingga membuka peluang sebagai alternatif transportasi bagi masyarakat sekitar pesisir. 

Disisi lain, jelas Aning Rahmawati, infrastruktur pembangunan disekitar Romokalisari sampai detik ini belum ada pengembangan dari Pemkot Surabaya. Pemkot hanya fokus pada pemberdayaan nelayan saja.

"Jadi saya belum melihat pengembangan infrastruktur pembangunan di Romokalisari, baik yang masuk dalam APBD 2022, bahkan dalam Perubahan APBD 2021 kemarin, itu belum ada."tuturnya.

Dirinya kembali menambahkan, jika Pemkot Surabaya mau mengembangkan wisata pesisir seyogyanya belajar dari pembangunan proyek Jembatan Suroboyo di Kenjeran. Dimana sejak proyek Jembatan Suroboyo diresmikan besara-besaran, tapi sampai sekarang masih ditutup tidak boleh dibuka untuk publik.

"Nah jangan sampai di Romokalisari juga bernasib seperti Jembatan Suroboyo, dibangun objek wisata tapi tidak dibuka untuk umum."pungkasnya.(pan)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni