2800 Buruh Pabrik Rokok Akan Mendapat BLT Dari Pemkot Surabaya

Mediabidik.com - 2800 pekerjaan buruh pabrik rokok di kota Surabaya akan mendapatkan dana bantuan angsung tunai (BLT) dari pemerintah kota (Pemkot) Surabaya, sebesar Rp 300 ribu per orang. Anggaran tersebut berasal dari dana bagi hasil cukai (DBHCT) yang digelontorkan pemerintah pusat untuk pekerja atau buruh pabrik rokok yang ada ditiap-tiap kota dan kabupaten.

Agus Hebi Njuniantoro Kabag Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah kota Surabaya mengatakan, Surabaya mendapat Dana Bagi Hasil Cukai (DBHCT) dari pusat sekitar Rp 24 milliar, dan dibagi beberapa OPD, ada yang di Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan dinas-dinas lainnya, untuk BLT (Bantuan Langsung Tunai) nya ditempatku.

"Dari DBHCT Rp.5 milliar yang kita terima, untuk BLT sekitar Rp2,1 milliar." terang Hebi waktu dikonfirmasi diruang kerjanya, Selasa (14/12/2021).

Hebi menambahkan, kalau ingin mendapat BLT harus buruh pabrik rokok, karena amanahnya harus buruh pabrik rokok dan ini petunjuknya dari pusat memang seperti itu.

"Setelah tadi saya cek ada sekitar 2800 pekerja dan setiap orang akan mendapat Rp.300 ribu perbulan." imbuhnya.

Untuk memastikan bahwa pekerja atau penerima BLT tersebut benar-benar buruh pabrik rokok, mantan Kabid Sarpras DKP (DKRTH) menjelaskan, pabriknya kita panggil untuk verifikasi dan validasi, satu-satu dan itu yang lama.

"Syaratnya harus KTP Surabaya dan validasi buruh pabrik, walaupun dia (buruh pabrik) pekerja tetap maupun kontrak tidak pengaruh. "ungkap Hebi.

Untuk pencairan BLT, Hebi memastikan dalam waktu dekat ini, tapi cuma 2 bulan saja. Bulan Oktober - November, mengunakan anggaran PAK, masuknya ditempatku baru bulan November.

"Dan juklak juknisnya seperti itu, khusus buruh pabrik rokok. Ngak berani kita keluar dari itu dan kita juga kordinasi dengan kejaksaan." ujarnya.

"Dana DBHCT yang kita terima sekitar Rp.5 milliar, Rp.2 milliar untuk BLT buruh pabrik rokok dan Rp.3 milliar untuk sosialisasi, penegakkan hukum dan operasi pasar. " paparnya. (pan)

Comments

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Mediabidik.com

Search This Blog