Skip to main content

Penertiban PKL Tanjung Sadari Disinyalir Rawan Kepentingan

SURABAYAIMediabidik.Com - Penertiban PKL di sepanjang jalan Tanjung Sadari kelurahan Perak Barat kecamatan Krembangan menuai protes dari warga dan seluruh pengurus RT 1 RW 7 kelurahan Perak Barat Surabaya. 

Pasalnya penertiban itu dianggap tidak sesuai Perda No 2/2014 Jo 2/2020 tentang Trantibum, disinyalir tebang pilih dan rawan kepentingan. 

Berdasarkan data dari rapat koordinasi antara PKL, kordinator PKL, ketua RT 1 dan ketua RW 7 kelurahan Perak Barat pada tanggal 22 Desember 2025 menyatakan bahwa penertiban tersebut tidak adil dan dianggap tebang pilih karena banyak didapati bangun liar (Bangli) yang berdiri diatas saluran di jalan Ikan Mungsing 1 dan Ikan Cucut di wilayah RW 4 yang sudah lama berdiri tidak ada penindakan dan terkesan tutup mata. 

Sementara Agung Prianto Ketua RW 07 kelurahan Perak Barat saat dikonfirmasi melalui ponselnya menjelaskan, bahwa penertiban tersebut dari permintaan warga RT 14 RW 04  bukan dari warga RT 01 RW 07. 

"Ternyata penertiban itu permintaan dari warga RT 14 RW 04 bukan dari warga saya, saya taunya dari grup forkom RT/RW kelurahan Perak Barat," ujar Ketua RW 07 kepada media ini, Rabu 24/12/2025.

Dia menegaskan, kalau penertiban berdasarkan perda Trantibum kenapa tidak diberlakukan semua, "Menurutku itu tidak adil, kenapa bangunan liar (Bangli) yang berdiri diatas saluran disepanjang jalan Ikan Mungsing 1 dan Ikan Cucut di wilayah RW 04 dibiarkan begitu saja. " tegas Agung. 

Saifuddin Zuhri lurah Perak Barat saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu mengatakan, kalau penertiban tersebut atas permintaan warga dan pengurus gereja Santo Mikael. "Itu berdasarkan permintaan warga dan pengurus gereja Santo Mikael, " ucapnya singkat. 

Perlu diketahui terbentuknya paguyuban PKL di jalan Tanjung Sadari Perak Barat berdasarkan persetujuan dari seluruh pengurus RT 01-RT 08 RW 07 kelurahan Perak Barat yang dibentuk pada tanggal 18 Maret 2023 bertujuan untuk kesejahteraan warga serta pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan RW 07, karena selama ini tidak pernah ada bantuan sama sekali baik bantuan pembangunan fisik atau dakel dari pemkot Surabaya. (red) 

Teks foto : Foto Penertiban PKL Tanjung Sadari oleh Satpol PP kota Surabaya(23/12/2025) dan Lurah Perak bersama Ketua RW 07 dukung adanya PKL di jalan Tanjung Sadari wilayah RW 07 Surabaya. 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...