Skip to main content

Pansus Sebut Tukar Guling Aset Pemkot Surabaya Harus Bermanfaat Untuk Masyarakat

SURABAYAIMediabidik.Com - Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah (Pansus Raperda) Penukaran aset DPRD Surabaya saat ini masih melakukan kajian, terkait penghitungan nilai objek yang ditukar.

Wakil Ketua Pansus Penukaran Aset, H. Buchori Imron mengatakan, saat ini yang baru dibahas terkait penukaran  aset yang dimiliki Pemkot di Balas Klumprik dan Sumur Welut dengan PT. Bakti Tamara.

Cuma begini, tegas Buchori Imron, intinya saya ini mau wanti-wanti karena memang sebelum wali kota Eri Cahyadi dan selama Bu Risma tidak pernah melakukan tukar-menukar aset, meski sebelumnya juga sudah ada.

"Saya hanya memperingatkan, oke kalau memang tukar-menukar aset, ayo sekarang ini bahas yang benar. Soalnya apa? Jangan sampai merugikan pemerintah kota, selama ini yang kita tahu sering merugikan perintah kota,"ujar Buchori Imron di Surabaya, Kamis (25/12/2025).

Untuk awalnya mungkin tidak terasa, sambung Buchori Imron, karena apa? Dulu Seperti lahan pemkot yang ditukar oleh Sinar Galaksi pengembang properti mewah di Mulyorejo Surabaya, tanah tukarannya itu sangat merugikan pemkot Surabaya.

Di Mulyorejo contohnya, jelas Buchori Imron, itu asetnya Kelurahan Mulyorejo andai kata aset berupa lahan dijual sekarang itu mungkin puluhan miliar harganya.

Jadi, tegas Buchori Imron, jangan sampai nanti penukaran aset dengan PT Bakti Tamara nanti, misalnya pemkot hanya menerima Rp10 miliar sementara developernya dapat Rp100 miliar dari nilai penukaran aset.

"Mengapa, karena aset lahan yang di Balasklumprik ditukar ke developer PT Bakkti Tamara kedepannya jika di jual itu bisa mencapai Rp100 miliar, kan jadi rugi kita,"tegas eks Ketua PPP Kota Surabaya ini.

Lalu yang kedua, tambah Buchori Imron, dahulu aset miliknya Pemkot yang ditukar dengan pengembang Darmo Permai dan Pakuwon di Sumberejo sampai saat ini seperti apa, dimanfaatkan untuk apa kan tidak jelas.

"Andaikan itu di uangkan berapa antara asetnya Pemkot yang sekarang sudah dikuasai Pakuwon atau Darmo Permai. Nah, hal yang semacam ini jangan terulang lagi,"tegasnya.

Buchori Imron berharap kita harus hati-hati dalam penukaran aset pemkot dengan swasta. Karena bagaimanapun kita dinilai oleh masyarakat.

Dirinya kembali mengatakan, dalam penukaran aset kami di Pansus paling tidak harus berpikiran bisnis lah. "Jangan Pemkot Surabaya tergiur dengan janji-janji manis para developer,"pungkasnya. (**)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...