Skip to main content

Peran Aktif Pemerintah Guangzhou untuk Kemakmuran Rakyatnya

SURABAYA(Media Bidik) - Guangzhou yang menjadi kota ketiga terbesar di China setelah Beijing dan Shanghai juga merupakan ibukota Provinsi Guangdong. Kota ini juga merupakan pusat perdagangan yang sudah dikenal sejak zaman dahulu karena letaknya yang strategis berada di ujung selatan China, berhadapan langsung dengan Laut China Selatan. Di kota yang dahulu dikenal dengan nama Canton ini mempunyai banyak obyek wisata yang terdiri dari wisata belanja, wisata modern dan wisata sejarah.

Kota Guangzhou terletak di tepi utara Sungai Mutiara. Distrik Yueh Hsiu di lokasi tua tetap menjadi pusat perdagangan dan kedudukan pemerintahan. Jalanan berliku yang dipadati jutaan manusia bisa ketemu, namun gedung pencakar langit, taman dan jalan raya lebih mendominasi. Terdapat monumen terbaik di distrik ini ialah Museum Pemerintah kota Guangzhou, mengambil tempat di sebuah pagoda merah sejak 1380, untuk memajukan sektor pertanian pemerintah Guangzhou membentuk  Lembaga Gerakan Petani yang terletak dekat pusat kota, dan Masjid Huai Sheng (dibangun pada 627 M) dianggap masjid tertua di Cina.
Guangzhou merupakan kota terbesar di dunia di awal abad ke-19. Dengan jumlah kepadatan penduduk saat ini mencapai 19 juta jiwa, Guangzhou bisa juga disebut kota Kambing, menurut cerita penduduk setempat, Guangzhou adalah kota termiskin diantara kota-kota lainnya di Cina, untuk makan saja sangat kesulitan sehingga mereka berdoa kepada tuhan, kemudian dikirimlah seekor kambing untuk membantu masyarakat Guangzhou melalui bercocok tanam.  

Untuk mengatasi jumlah kepadatan penduduk yang semakin meningkat pemerintah Cina mencanangkan progam KB serta melegalkan aborsi yang mana mengharuskan setiap rakyatnya/keluarga tidak boleh mempunyai anak lebih dari satu dan apabila ada yang kedapatan menpunyai anak lebih dari satu pemerintah Cina akan memberi sanksi denda sebesar 250.000 Yuan per Kepala Keluarga. Selain memberi sanksi denda pemerintah Cina juga memberi reward bagi setiap tahunnya kepada seluruh Pekerja wanita atau Guru wanita yang ikut mensukseskan program KB sebesar 5000 Yuan. 

Dalam mengatasi kemacetan lalu lintas pemerintah Guangzhou melarang setiap warganya mengunakan sepeda motor, pemerintah setempat menganggap sepeda motor merupakan penyebab kemacetan lalu lintas serta menyebabkan rawan terjadinya tindak kejahatan. Selain itu pemerintah Guangzhou membatasi usia kendaraan baik mobil pribadi atau angkutan umum maksimal 15 tahun dan untuk membuat masyarakat agar tertib berlalu lintas pemerintah Guangzhou memasang CCTV di setiap protokol jalan raya serta menindak tegas para pelanggar lalu lintas dengan cara mencabut SIM (Surat Ijin Mengemudi) dan untuk mendapatkan kembali ijin mengemudi sopir atau pengemudi harus melalui proses uji mengemudi selama enam bulan serta membayar denda sebesar dua belas juta Yuan. 

Perlu diketahui dalam menjaga keamanan serta ketertiban penduduknya. Pemerintah Cina berperan aktif dalam segala hal untuk menjadikan negaranya agar selalu kondusif, baik dibidang Ekonomi, Pendidikan, Politik, Hukum dan Sosial serta mempunyai motto dari rakyat untuk rakyat, dimana pemerintah menaikan pajak pendapatan setiap tahunnya hanya untuk pembangunan serta kemakmuran rakyatnya sehingga menjadikan rakyatnya menjadi makmur baik dibidang ekonomi maupun sosial.  (Topan)

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni