Mediabidik.com

SURABAYA (Mediabidik) - Anggota Komisi B DPRD kota Surabaya, Baktiono meminta walikota Surabaya Tri Risma Harini berbagi tugas dengan Wisnu Sakti Buana (WS) urus Surabaya. Sebelumnya, wakil ketua DPC PDI P menyangkal kalau Fraksi PDIP Surabaya disebut meminta Walikota Surabaya Tri Rismaharini mundur dan menyerahkan jabatannya kepada Wakil Walikota Surabaya, Wisnu Sakti Buana lantaran sering berkunjung ke luar negeri (plesir,red). ''Kami (Fraksi PDIP) tidak menyatakan hal itu, yang ada kami meminta Risma selaku walikota berbagi tugas dengan Mas Wisnu selaku Wakil Walikota lantaran kesibukanya,'' ujar Baktiono, Selasa (18/12). Baktiono menegaskan, kunjungan walikota ke luar negari memang menjadi tugas kepala daerah. Untuk itu, akan lebih elok apabila tugas-tugas di Surabaya yang tidak bisa dihadiri bisa diamanatkan kepada wakilnya. Dengan begitu, kata dia, kedua pimpinan kota Surabaya tersebut bisa lebih fokus dalam menjalankan tugasnya masing-masing dan...

SURABAYA (Mediabidik) - Tiga organisasi mahasiswa, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Himpunan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Jawa Timur bersepakat dan mendorong lahirnya tokoh muda terjun politik. Langkah ini diambil guna menyambut adanya bonus demografi. Salah satu yang menjadi perhatian para aktivis ini adalah kota Surabaya yang mana akan menghadapi Pemilihan Walikota (Pilwali) pada tahun 2020 mendatang. "Salah satu kota perhatian kita, adalah Surabaya, karena Surabaya menjadi role model bagi daerah-daerah lain di Jawa Timur," kata Ketua Badko HMI Jatim, Yogi Pratama di Surabaya, Rabu, (19/12). Sebagai kota maju, kata Yogi, Surabaya sudah sepatutnya dipimpin oleh kalangan muda. Hal ini guna menjawab tantangan para pemuda terutama menghadapi revolusi industri 4.0. Pasalnya, pemuda diyakini minim kepentingan dan menjadi tonggak pembangunan masa depan. "Yang harus memimpin kota sebesar Sur...

SURABAYA (Mediabidik) – Penanganan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya disepanjang tahun 2018 ini merosot. Seperti yang disampaikan Kepala Kejari Surabaya Teguh Darmawan kepada awak media, tahun ini pihaknya hanya mampu melakukan penyelidikan dugaan kasus korupsi sebanyak 6 kasus dan penyidikan sebanyak 5 kasus. "Sedangkan jumlah penuntutan ada 18 perkara dan yang sudah kami eksekusi ada 20 perkara. Selain penanganan perkara oleh Kejari Surabaya sendiri, jumlah ini juga terdiri dari penanganan kasus oleh Kejagung maupun Kejati Jatim dikarenakan locus (tempat) dan tempus (waktu)," terang Teguh kepada wartawan, Senin (18/12/2018). Tak pelak, merosotnya kuantitas penangangan kasus korupsi ini, otomatis membuat posisi Kejari Surabaya berada dibawah peringkat Kejari Sidoarjo dan Kejari Kepanjen. Hal ini pun dibenarkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim Sunarta. "Peringkat pertama penanganan kasus korupsi di jajaran Kejati Jatim diraih o...

SURABAYA (Mediabidik) -  Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Gerakan Bersama Anti Korupsi (Gebrak) menggeruduk kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, Rabu (19/12/2018). Tujuan kedatangan mereka untuk menggelar aksi unjuk rasa. Mereka mendesak dibubarkannya Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D). Pasalnya, menurut mereka terbentuknya TP4D hanya akan menurunkan semangat kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. "Jangan sampai program tersebut menjadi ajang mencari keuntungan pribadi oleh oknum penegak hukum serta menutupi bobrok pejabat," ujar orator demo membacakan lembar tuntutannya. Urip Widodo, salah satu aktivis LSM LMP3 menilai, TP4D telah menghilangkan fungsi penegakan hukum khususnya di kejaksaan negeri. Dengan masuknya jaksa ke dalam TP4D, justru membuat jaksa ewuh pakewuh untuk membongkar kasus korupsi di pemerintahan daerah. "Apakah TP4D justru dijadikan tameng agar pelaku korupsi tidak diperiksa penegak h...

SURABAYA (Mediabidik) – Ketua DPRD Kota Surabaya Armuji, MT, akhirnya benar-benar membuktikan ancamannya yakni melaporkan Komisioner Bawaslu Surabaya (Usman,SE, dan kawan-kawan) ke SPKT Polda Jatim, sekira pukul 14.00 wib. Rabu (19/12/2018) Laporan diterima oleh Kompol Sarwo.W, Ssos, SH,Mhum,MM, Ka Siaga SPKT Polda Jatim dengan nomor TBL/ 1643/XII/2018/UM/ Jatim, dengan tuduhan telah melakukan pencemaran nama baik secara lisan dan tulisan sesuai pasal 310 dan 311 KUHP. "Ini peringatan sekaligus pembelajaran sebagai pengawas Pemilu yang harus adil, jangan mudah menduga negatif kepada siapapun, apalagi langsung prescon, ini kan mencemarkan nama baik, karena terbukti tidak bersalah," ucap Armuji. Rabu (19/12/2018) Caleg PDIP untuk DPRD Jatim dari Dapil 1 Surabaya ini juga mengatakan jika niat akan memproses hukum dirinya sudah diingatkan oleh rekannya sendiri karena dinilai tidak cukup bukti dan tidak layak untuk disidangkan. Untuk itu, politisi PDIP ini me...

SURABAYA (Mediabidik) - Ketua DPRD kota Surabaya Armudji, menilai ada indikasi permainan ijin mendirikan bangunan oleh RS Siloam, sehingga menyebabkan amblesnya Jalan Raya Gubeng, Selasa Malam (18/12/2018). "Ini sudah dengar lama untuk pembangunan, pengembangan atau perluasan Rumah Sakit Siloam ini. Tentunya ini ada kaitannya juga dengan perijinan, kalau kita melihat disambati orang-orang yang berinvestasi di Surabaya dengan bangunan tingkat tinggi tentunya, atau bangunan yang menggunakan basement parkir sampai dua lantai atau satu lantai, ini cukup lama hampir satu tahun lebih, biasanya seperti itu. Lah ini sangat-sangat ijinnya itu cukup singkat sekali," jelas Armudji. Selain melihat berkas perijinan pembangunan dan pengembangan RS Siloam, Armudji juga berpendapat ada keterlibatan anak seorang pejabat Surabaya dalam permainan ijin ini. Walau dia belum mau menjelaskan siapa anak pejabat tersebut. "Tapi indikasinya sudah jelas, ini ada permainan ijin ya...

SURABAYA (Mediabidik) – Wakil Ketua DPRD Surabaya Masduki Toha dengan tegas meminta pertangung jawaban Pemkot Surabaya, karena menurutnya insiden amblesnya Jalan Raya Gubeng akibat carut marutnya perizinan di Kota Surabaya. "Amblesnya jalan Gubeng merupakan tanggung jawab pemerintah yang mengakibatkan kegaduhan sehingga tidak terjaminnya keamanan dan kenyamanan warga kota Surabaya. Ini akibat carut marutnya perizinan di Kota Surabaya yang kita cintai ini," ucapnya kepada media ini. Rabu (19/12/2018) Oleh karenanya, Masduki Toha memandang penting untuk segera malakukan fungsinya sebagai controlling dengan menggunakan hak interpelasi kepada kepala daerah sebagai tanggung jawab publik terhadap warga kota Surabaya. "Hal ini dilakukan agar duduk permasalahannya di jelaskan se jelas-jelasnya biar tidak simpang siur tentang kejadian tersebut," tutur politisi asal PKB ini. Sebelumnya, Wisnu Sakti Buana Wakil Wali Kota Surabaya saat diwawancarai secara ...