Skip to main content

Cegah Penarikan Retribusi Diatas Ketentuan Dishub Surabaya Gandeng Katar dan PJS

SURABAYAIMediabidik.Com - Dinas Perhubungan (Dishub) kota Surabaya terus melakukan pembinaan kepada Juru Parkir (Jukir) agar tidak menarik retribusi di atas ketentuan. Bahkan pembinaan yang dilakukan dengan menggandeng Kepala Pelataran (Katar) dan Paguyuban Juru Parkir Surabaya (PJS).

Kepala Dishub Kota Surabaya, Tundjung Iswandaru menyatakan akan terus berupaya mencegah adanya oknum jukir yang menarik retribusi di atas ketentuan. Salah satu upaya konkret itu diwujudkan dengan melakukan validasi dan perjanjian kerja dengan para jukir beberapa waktu lalu.

"Dimana mereka menandatangani kontrak, perjanjian kerja, di situ sudah kita sampaikan mana-mana kewajiban dia dan mana-mana yang tidak boleh dilanggar, termasuk adalah tarif," kata Tundjung dalam konferensi pers di gedung eks Bagian Humas Pemkot Surabaya, Rabu (13/3/2024).

Tundjung menjelaskan bahwa saat ini tercatat ada sebanyak 1.370 titik parkir Tepi Jalan Umum (TJU) di Kota Pahlawan. Sedangkan jumlah jukir yang sudah tervalidasi Dishub Surabaya mencapai sekitar 924 orang.

"Secara berkala kami pun melakukan sosialisasi, meskipun ini belum sampai 1.000 (jukir). Tapi target kami adalah sekitar 3.000, baik itu jukir utama maupun jukir pembantu," ujarnya.

Menurut dia, pembinaan kepada jukir agar tidak menarik retribusi di atas ketentuan, tak hanya dilakukan oleh Dishub. Tetapi juga dengan melibatkan Katar dan Paguyuban Jukir Surabaya. "Paguyuban setiap dua minggu sekali melakukan pengajian, termasuk pembinaan terhadap para jukir mereka," tuturnya.

Nah, untuk memaksimalkan upaya dalam mencegah jukir menarik retribusi di atas ketentuan, Tundjung menegaskan bahwa Dishub juga mendirikan posko pengaduan. Posko pengaduan ini didirikan di sejumlah titik lokasi ramai parkir seperti Kebun Binatang Surabaya (KBS), Pasar Blauran hingga kawasan Wisata Religi Ampel.

"Tiga itu yang utama, di samping mobile. Kami harap masyarakat silahkan untuk mengikuti arahan dari petugas, jangan ikuti arahan dari joki liar," pesan dia.

Pihaknya menargetkan, posko pengaduan dapat didirikan segera dalam minggu ini. Nantinya, posko pengaduan tersebut akan melayani masyarakat hingga Hari Raya Idulfitri 1445 Hijriah. "Karena yang rawan itu biasanya menjelang lebaran,"tegasnya.

Di tempat yang sama, Ketua Umum Paguyuban Juru Parkir Surabaya (PJS), Izul Fiqri memastikan, pihaknya siap mendukung Dishub mensosialisasikan kepada anggota PJS agar tidak menarik retribusi parkir di atas ketentuan.

"Pastinya kami sampaikan kepada seluruh anggota. Kebetulan selain kami ada grup WA (WhatsApp), juga ada pembinaan dua minggu sekali. Itu kita akan maksimalkan, bahwa jangan sampai narik tarif parkir melebihi ketentuan yang ada,"kata Izul Fiqri.

Namun demikian, ia mengakui jika kendala yang terjadi di lapangan itu sifatnya bisa bervariasi. Sebab, terkadang jumlah pengguna parkir bisa melebihi kapasitas yang ada. "Ada memang titik-titik tertentu space parkirnya terbatas. Nah, pengguna ini lebih banyak dari space yang ada, sehingga transaksional terjadi disitu, Pungkasnya. (red)


Teks foto : Tundjung Iswandaru Kadishub Kota Surabaya bersama Katar dan PJS saat mengelar konprensi pers perihal cegah penarikan retribusi diatas ketentuan. 

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni