Skip to main content

Sukses Terapkan ETPD 100%, Bank Jatim Berikan Penghargaan ke Pemkab Ngawi

NGAWI|Mediabidik.Com - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (Bank Jatim) telah memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ngawi atas prestasinya dalam pengimplementasian Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang sukses mencapai skor 100% di wilayah Pemkab Ngawi. 

Pemberian apresiasi dalam bentuk penghargaan tersebut, diserahkan langsung oleh Direktur IT & Digital Bank Jatim Zulhelfi Abidin kepada Sekretaris Daerah Pemkab Ngawi Mokh Sodiq Triwidiyanto, dan disaksikan langsung oleh Komisaris Independen Bank Jatim Muhammad Mas'ud, di Pendopo Wedya Graha Kabupaten Ngawi, pada Jumat (1/3/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Zulhelfi menjelaskan, seperti diketahui bersama, bahwa ETPD adalah suatu upaya untuk mengubah transaksi pendapatan dan belanja pemerintah daerah, dari cara tunai menjadi nontunai berbasis digital. 

"Tak dipungkiri, saat ini perkembangan teknologi sudah sangat pesat dan terus berkembang cepat. Melihat hal tersebut, Bank Jatim dituntut mau tak mau harus dapat mengikuti kemajuan teknologi di bidang perbankan guna memenuhi kebutuhan pelayanan bagi masyarakat, desa, dan pemerintah kabupaten," ujarnya.

Nah, untuk mendukung percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah di seluruh  kabupaten dan kota Provinsi Jawa Timur, lanjut Zulhelfi, Bank Jatim telah menyiapkan 160 PIC dedicated. Adapun di setiap kabupaten dan kota telah disediakan 2 PIC dari Kantor Cabang, 1 PIC dari Digital Banking, dan 1 PIC dari IT Support. 

"Semua itu kami lakukan, karena kami menilai dengan adanya ETPD ini dapat menguatkan sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Jadi harus terus didorong oleh berbagai pihak," paparnya.

Zulhelfi juga menjelaskan, kesuksesan Pemkab Ngawi dalam mencapai Indeks ETPD Semester II Tahun 2023 dengan total score 100%  terdiri dari beberapa formula penilaian. Pertama, aspek implementasi Pemkab Ngawi mendapat prosentase sebanyak 70%. Aspek ini berisikan kemampuan dalam menyediakan layanan transaksi belanja dan pendapatan daerah melalui berbagai kanal pembayaran. Kedua, aspek realisasi sebesar 10%. Aspek tersebut mencakup kapasitas dan kapabilitas dalam pemanfaatan kanal pembayaran yang tersedia terhadap capaian nominal jumlah pajak dan retribusi. Terakhir, aspek lingkungan strategis yang mengantongi prosentase sebesar 20%. Aspek itu meliputi infrastruktur sistem informasi, telekomunikasi, dan awareness penunjang layanan ETPD. 

Menurut Zulhelfi, sebenarnya ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mencapai ETPD Index 100%. Contohnya, melakukan integrasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) – Belanja Daerah. Sampai saat ini, 18 dari 39 Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur telah melakukan integrasi SIPD. 
"Pada tahun 2024 ditargetkan ada 33 pemda yang melakukan integrasi SIPD," terangnya.

Selain itu, juga gencar melaksanakan integrasi Siskeudes Link – Belanja Desa. Adapun Siskeudes Link adalah aplikasi desa untuk transaksi keuangan non tunai atas belanja desa yang terintegrasi dengan Kemendagri. Banyak manfaat yang bisa didapat dari penerapan Siskeudes Link. Seperti lebih aman, karena tak perlu lagi membawa uang tunai. Tertib pajak, karena dapat mengurangi kebocoran pembayaran pajak di desa. Memudahkan transaksi keuangan hingga wilayah pelosok desa, efisiensi waktu, serta transaksi dan administrasi lebih tertata rapi dan dapat terekam  dengan baik.

"Kami juga saat ini sedang masif mengimplementasikan Kartu Kredit Indonesia (KKI) yang dapat digunakan oleh Pemda untuk belanja daerah. Sampai saat ini, sudah ada 18 Pemda yang telah menggunakan KKI Bank Jatim co-branding. Kemudian, untuk KKI Bank Jatim sendiri masih dalam proses dan akan segera dirilis," imbuh Zulhelfi.

Tahun 2024, Bank Jatim juga telah memiliki beberapa rencana untuk lebih meningkatkan ETPD di Jawa Timur. Zulhelfi menerangkan, pihaknya sudah mempunyai target ekosistem yang akan dialihkan dari elektronik ke digital untuk menunjang pertumbuhan transaksi. Target-target ekosistem tersebut, yaitu pasar, mall, rumah sakit, transportasi, pendidikan, hotel, olahraga, dan masih banyak lagi. 

"Potensinya sangat besar, terutama di Kabupaten Ngawi ini. Bayangkan saja ada 20 pasar dengan 6.425 pedagang di Ngawi, kemudian total ASN juga mencapai 10.275 orang. Dari jumlah ASN itu saja, sebesar 49,69% belum menjadi debitur EKMG Bank Jatim. Maka dari itu, kami cukup optimis di tahun 2024 ini progress ETPD di Jawa Timur akan semakin meningkat pesat," paparnya. (rinto)

Caption: Direktur IT & Digital Bank Jatim Zulhelfi Abidin saat memberikan penghargaan kepada Sekretaris Daerah Pemkab Ngawi Mokh Sodiq Triwidiyanto, dan disaksikan oleh Komisaris Independen Bank Jatim Muhammad Mas'ud

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni