Direlokasi ke Jalan Kalimas Timur, PKL KH Mas Mansyur Wadul Dewan

SURABAYAIMediabidik.Com-Masalah relokasi PKL di kawasan Ampel Jalan Nyamplungan, Jalan Pegirian, dan Jalan KH Mas Mansyur ke lokasi baru di Serambi Ampel, tampaknya masih belum tuntas. Karena itu, Komisi B DPRD Kota Surabaya kembali melakukan hearing dengan pihak terkait, Selasa (26/3/2024) sore.

Koordinator PKL Jalan KH Mas Mansyur, Fauzi mengatakan, hasil rapat kedua ini sama dengan rapat sebelumnya.

"Ya tetap sama hasilnya dengan rapat yang kemarin,"ujar Fauzi usai rapat, Selasa (26/3/2024)

Pada rapat pertama, Fauzi mengaku, pihaknya mengusulkan PKL tetap diperbolehkan berjualan di Jalan KH Mas Mansyur sampai akhir Ramadan.

"Jadi kita masih diperbolehkan berjualan seperti itu. Sedangkan resume rapat kedua ini perlu dikoordinasikan dengan dinas terkait. Jadi, Intinya PKL itu hanya minta dispensasi penundaan waktu relokasi.Itu saja sebenarnya,"beber Fauzi.

Dia menegaskan, para PKL Jalan KH Mas Mansyur tidak menolak untuk direlokasi ke tempat yang baru. Bahkan, nantinya Pemkot Surabaya bisa melihat langsung ke bawah.

Dia menjelaskan, PKL di Jalan KH Mas Mansyur sebenarnya direlokasi ke Serambi Ampel di eks Rumah Potong Hewan (RPH) Pegirian. Namun di lokasi baru tersebut, belum bisa menampung semua PKL. Akhirnya, mereka direlokasi ke tempat lain, yakni di Jalan Kalimas Timur.

"Di Kalimas Timur itu jalannya terasa mati dan sepi, otomatis kita tidak ada pendapatan,"beber Fauzi.

Sementara Camat Semampir, Yunus mengatakan, bahwa usulan dari PKL sebaiknya disampaikan kepada OPD terkait.

" Ini kan teknis, sebaiknya usulan PKL ini disampaikan kepada OPD terkait,"imbuh Yunus

Menanggapi ini, Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, Luthfiyah menyatakan, bahwa resume yang dikeluarkan tidak dijalankan atau ditindaklanjuti OPD terkait.

Politisi Partai Gerindra ini
menjelaskan, isi resume tersebut PKL meminta kelonggaran waktu relokasi agar masih bisa berjualan dan meraih berkah di bulan Ramadan

"Setelah puasa ramadan mereka akan pindah sendiri ke tempat relokasi yang baru," terang dia.

Fakta di lapangan, selama Ramadan hampir mendekati Lebaran, ternyata PKL masih belum bisa berjualan di tempat yang diinginkan.

"Akhirnya PKL ini wadul lagi dan kita kembali mengundang mereka untuk rapat lagi," tegas Luthfiyah.

Hanya saja, lanjut dia, resume rapat dirasa sulit terealisasi."Makanya, kami minta resume ini dikoordinasikan dengan dinas terkait," tutur Luthfiyah.(red)

Comments

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Mediabidik.com

Search This Blog