Skip to main content

Direlokasi ke Jalan Kalimas Timur, PKL KH Mas Mansyur Wadul Dewan

SURABAYAIMediabidik.Com-Masalah relokasi PKL di kawasan Ampel Jalan Nyamplungan, Jalan Pegirian, dan Jalan KH Mas Mansyur ke lokasi baru di Serambi Ampel, tampaknya masih belum tuntas. Karena itu, Komisi B DPRD Kota Surabaya kembali melakukan hearing dengan pihak terkait, Selasa (26/3/2024) sore.

Koordinator PKL Jalan KH Mas Mansyur, Fauzi mengatakan, hasil rapat kedua ini sama dengan rapat sebelumnya.

"Ya tetap sama hasilnya dengan rapat yang kemarin,"ujar Fauzi usai rapat, Selasa (26/3/2024)

Pada rapat pertama, Fauzi mengaku, pihaknya mengusulkan PKL tetap diperbolehkan berjualan di Jalan KH Mas Mansyur sampai akhir Ramadan.

"Jadi kita masih diperbolehkan berjualan seperti itu. Sedangkan resume rapat kedua ini perlu dikoordinasikan dengan dinas terkait. Jadi, Intinya PKL itu hanya minta dispensasi penundaan waktu relokasi.Itu saja sebenarnya,"beber Fauzi.

Dia menegaskan, para PKL Jalan KH Mas Mansyur tidak menolak untuk direlokasi ke tempat yang baru. Bahkan, nantinya Pemkot Surabaya bisa melihat langsung ke bawah.

Dia menjelaskan, PKL di Jalan KH Mas Mansyur sebenarnya direlokasi ke Serambi Ampel di eks Rumah Potong Hewan (RPH) Pegirian. Namun di lokasi baru tersebut, belum bisa menampung semua PKL. Akhirnya,  mereka direlokasi ke tempat lain, yakni di Jalan Kalimas Timur.

"Di Kalimas Timur itu jalannya terasa mati dan sepi, otomatis kita tidak ada pendapatan,"beber Fauzi.

Sementara Camat Semampir, Yunus mengatakan, bahwa usulan dari PKL sebaiknya disampaikan kepada OPD terkait.

" Ini kan teknis, sebaiknya usulan PKL ini disampaikan kepada OPD terkait,"imbuh Yunus

Menanggapi ini, Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, Luthfiyah menyatakan, bahwa resume yang dikeluarkan tidak dijalankan atau ditindaklanjuti OPD terkait.

Politisi Partai Gerindra ini
menjelaskan, isi resume tersebut PKL meminta kelonggaran waktu relokasi agar masih bisa berjualan dan meraih berkah di bulan Ramadan

"Setelah puasa ramadan mereka akan pindah sendiri ke tempat relokasi yang baru," terang dia.

Fakta di lapangan, selama Ramadan hampir mendekati Lebaran, ternyata PKL masih belum bisa berjualan di tempat yang diinginkan.

"Akhirnya PKL ini wadul lagi dan kita kembali mengundang mereka untuk rapat lagi," tegas Luthfiyah.

Hanya saja, lanjut dia, resume rapat dirasa sulit terealisasi."Makanya, kami minta resume ini dikoordinasikan dengan dinas terkait," tutur Luthfiyah.(red) 


Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...
207 comments
Read more

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...
195 comments
Read more

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...
131 comments
Read more