SURABAYA (Media Bidik) - Untuk menciptakan pemerintahan yang good govermant pemerintah kota(Pemkot) surabaya hari ini menggelar seminar anti korupsi bertema "kekuatan perempuan, inspirasi perubahan" yang digelar di Graha Sawunggaling, Lantai VI kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Selasa (26/5/2015).
Sesuai tema acaranya, seminar yang merupakan hasil kerja sama antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Pemkot Surabaya dan Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) tersebut sangat beraura perempuan. Pesertanya adalah Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) perempuan di lingkungan Pemkot Surabaya. Mulai kepala dinas, pegawai, hingga camat.
Dalam sambutannya, Walikota Surabaya Tri Rismaharini menegaskan, berdasarkan sebuah penelitian, kaum perempuan ternyata lebih efektif dalam hal pencegahan korupsi karena mudah berkomunikasi dan bisa memberikan pengaruh lebih luas. Dan itu bisa dimulai dari keluarga.
"Kita punya kemampuan menjelaskan di lingkungan sekitar kita. Gunakan itu untuk menjelaskan hal-hal positif. Saya yakin perempuan bisa. Kalau kita semua bergerak, saya yakin, Indonesia makmur itu bisa terwujud," tegas wali kota.
Semangat anti korupsi itu, juga diimplementasikan di lingkungan Pemkot Surabaya. Seringkali, ketika ada acara yang melibatkan SKPD, wali kota mengingatkan untuk tidak sekali-sekali tergoda korupsi karena sanksi berupa tindakan tegas sudah menunggu. Semisal bila ada temuan seperti dugaan kasus pungutan liar yang beberapa waktu lalu ikut menyeret institusi Satpol PP Surabaya, wali kota langsung meresponnya.
"Semisal ada kejadian seperti Satpol PP itu, kita kumpulkan kepala Saptol PP dari kelurahan, kecamatan. Kita undang semua. Saya ngomong untuk apa kalau punya harta banyak tetapi hidup nggak tenang. Itu saya ambil sebagai case untuk ngomong ke seluruhnya," jelas wali kota
Risma menjelaskan, menjadi pegawai negeri sipil (PNS) itu memiliki batasan. Sebab, ada hak-hak orang lain yang tidak boleh dilanggar semisal hak anak-anak untuk mendapatkan sekolah layak. "Saya selalu tekankan, menjadi PNS itu pilihan. Jadi harus siap seperti ini. Kalau ndak mau ya silahkan keluar saja," tandasnya.
Sementara Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja mengatakan, kegiatan ini berupaya mengoptimalkan peran perempuan agar tercipta tatanan masyarakat yang bersih dan bebas dari korupsi. Sehingga, pengaruh positif ini, tidak hanya bagi anak dan suaminya, melainkan juga masyarakatnya yang lebih luas lagi di manapun mereka berada.
Sebagai tindak lanjut, KPK akan memberikan pelatihan bagi para perempuan untuk menjadi agen SPAK pada Rabu (27/5) di Hotel Sheraton Surabaya. Dalam kesempatan tersebut, Adnan juga mengapresiasi wali kota Surabaya yang disebutnya pantas menjadi contoh bagi kepala daerah lainnya, terutama dalam hal mewujudkan good governance di lingkungan pemerintah yang dipimpinnya.