Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Surabaya Mendapat Pujian Menteri PAN RB

SURABAYA (Media Bidik) - Terkait pelayanan publik serta tata kelolah pemerintahan yang baik, Kota Surabaya telah selangkah lebih baik dibanding kota-kota lainnya di Indonesia. Begitulah pujian yang disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Yuddy Chrisnandi kepada Kota Surabaya. Apresiasi tersebut disampaikan Menteri PAN RB seusai menghadiri upacara peringatan Hari Jadi ke-70 Provinsi Jawa Timur di Taman Surya (depan Balai Kota Surabaya), Senin (12/10).

Yuddy bahkan menyebut, dalam hal upaya peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat, dan juga tata kelola birokrasi Pemerintah Kota Surabaya telah menjadi role model (panutan) bagi 57 kabupaten/kota di Indonesia."Saya melihat selama lima tahun ini, Surabaya bagus. Dari sisi displin dan road map reformasi birokrasi nya bagus. Pelayanan publik nya juga bagus," ujar Yuddy ketika menjawab pertanyaan wartawan.

Usai mengikuti upacara, Menteri PAN RB lantas bertemu dengan Pj Wali Kota Surabaya, Nurwiyatno, Sekkota Kota Surabaya, Hendro Gunawan beserta asisten Sekkota dan juga beberapa kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di ruan kerja wali kota.

Menteri kelahiran Bandung ini menyampaikan bahwa sangat penting bagi pemerintah untuk melakukan peningkatan pelayanan publik. Menurutnya, bila pelayanan publik berjalan baik, maka masyarakat akan puas dan iklim usaha pun akan baik. Dampaknya, pendapatan asli daerah juga bisa naik. Dan itu menjadi pendorong rakyat bisa makmur dan sejahtera karena urusan pekerjaan menjadi mudah. Dengan sendirinya, masalah sosial juga akan berkurang, begitu juga dengan kriminalitas."Begitulah situasi kota idaman. Karena itu, apa yang bisa dilakukan untuk menjadikan pelayanan publik jadi lebih baik, ayo kita lakukan," jelas mantan anggota DPR RI periode 2004-2009 ini.(pan)

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Mediabidik.com

Search This Blog