Skip to main content

Maraknya APK Liar, Kinerja Panwaslu Dipertanyakan

foto APK liar paslon Rasiyo - lucy
SURABAYA (Media Bidik) - Lemahnya pengawasan terhadap Alat Peraga Kampanye (APK), Tim tim pemenangan Risma-Whisnu mempunyai catatan tersendiri terhadap kinerja sang pengawas yakni Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) kota Surabaya. Tim pemenangan Risma-Whisnu menilai kinerja Panwaslu kurang serius dan tidak sesuai tupoksinya.

Ironisnya Tim pemenangan Risma-Whisnu yang tersebar di hampir seluruh wilayah Kota Surabaya, ternyata mendapatkan laporan soal masih terdapatnya alat peraga kampanye illegal (bukan produk KPU) milik paslon Rasiyo-Lucy yang belum ditertibkan. Kondisi tersebut yang memantik persepsi negatif terhadap kinerja Panwaslu Kota Surabaya yang terkesan tidak tegas atau telah melakukan pembiaran.

Didik Prasetyo juru bicara pasangan calon (Paslon) Risma-Whisnu mengatakan, Panwaslu Kota Surabaya tidak tegas bahkan tidak serius dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas Pilkada, karena sejumlah pelanggaran kampanye terkesan dibiarkan.

"Kami melihat Panwas masih belum tegas dan serius dalam melakukan pengawasan dan penertiban alat peraga kampanye yang menjadi tgas dan wewenangnya, mestinya segara melakukan tindakan agar tidak mendapat tudingan berat sebelah," tegas pria berkacamata yang mantan komisoner KPU Jatim ini.

Didong- panggilan akrab Didik Prasetyo juga menyampaikan jika sampai sore hari ini Minggu (18/10), anggota timnya masih menemui sejumlah APK illegal milik paslon Rasiyo-Lucy yang belum ditertibkan.

"Sampai sore ini, ternyata masih terpasang dan jumlahnya sangat banyak, seperti di kaca Lyn P jurusan Joyoboyo- Kenjeran, lyn M jurusan Joyoboyo- Jembatan Merah, dan yang beruapa stiker/poster berukuran sedang, masih tertempel di tembok-tembok rumah warga dan dipaku di pohon kota di daerah Wiyung," tandas wakil ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya ini.(pan)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni