Skip to main content

Terapkan Parkir Elektronik Untuk Menekan Kebocoran

SURABAYA (Media Bidik) – Dalam melakukan penataan tempat parkir, demi memberikan kenyaman dan keamanan pelayanan publik kepada masyarakat kota Surabaya. Dinas Perhubungan kota Surabaya tahun depan akan menerapkan sistem parkir elektronik dengan cara mengunakan pembayaran non tunai atau E-money. Tujuan dilaksanannya program tersebut, selain untuk melakukan penataan parkir di tempat khusus parkir (TKP) milik pemerintah serta untuk menekan kebocoran ditepi jalan.

Seperti yang diungkapkan Irvan Wahyudrajad Plt Kadishub kota Surabaya." Selain untuk penataan ditempat khusus parkir (TKP) milik pemerintah diantaranya, UPTSA, Kenjeran, Kecamatan dan Ampel, juga untuk menekan kebocoran parkir ditepi jalan umum, karena selama ini tidak adil antara tarif parkir satu hari dengan satu jam nilainya sama, dengan diterapkan parkir elektronik, akan ada kepastian jamnya, dan disitu akan ada nilai progresif."terangnya.Kamis (6/8).

Masih menurut  Irvan,"Karena parkir itu tidak hanya sebagai alat untuk PAD tetapi juga sebagai instrumen alat pengendali lalu lintas, kedepan parkir akan kita atur restribusinya sesuai dengan tingkat kemacetan lalu lintas dijalan, dan kita segera meyusun Perwali untuk parkir zona sesuai dengan tingkat kemacetan. Tahun depan kita akan menerapkan informasi teknologi dengan menerapkan parkir non tunai dan diharapkan jukir tidak lagi memegang uang tunai dan jukir akan kita gaji tiap bulannya dengan begitu akan menekan kebocoran."imbuhnya.

Lanjut Irvan,"Jadi tahun depan kita juga akan mengunakan parkir progresif entah itu pengelolahannya dengan  mengandeng pihak  swasta atau kita sendiri, sebenarnya kita sudah menerapkannya beberapa tahun lalu karena itu sudah bukan lagi barang baru,  karena perdanya sudah ada sejak tahun 2009 dan baru bisa dilaksanakan tahun ini, selain itu jukir sudah pasti tahu, ada berapa jumlahnya karena mereka akan mendapat gaji dan tidak serta merta diabaikan, tentu akan kita perhatikan kesejaterahannya,"tandasnya. (pan)

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...