"Saat ini telah ada dua perangkat hukum yang bisa digunakan bagi pejabat negara untuk mempercepat proses penyerapan anggaran," kata Jaksa Agung RI, HM Prasetyo ketika memberikan paparan serapan anggaran 2015 di gedung negara Grahadi Surabaya, Rabu (23/9).
Dua perangkat hukum itu diantaranya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta Instruksi Presiden nomor 7 tahun 2015 tentang upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi. "Jadi pejabat di daerah tidak perlu takut lagi mengambil kebijakan," kata Prasetyo
Kebijakan dan diskresi yang baik dan benar tentunya tidak dapat dipidanakan. Bahkan kalaupun ada kebijakan yang salah, maka audit internal yang akan dilakukan yaitu oleh BPKP serta oleh inspektorat. "Tidak akan ada kriminalisasi, kalau pelanggaran ada tahapan penanganannya. Tahap pertama tentu akan diberikan kesempatan untuk dilakukan proses administrasi," ujarnya.
Ia menambahkan,bahkan, ketika ada kesalahan administrasi yang cenderung merugikan bisa diperbaiki dan diselesaikan.
Kapolri, Jendral Polisi Badrodin haiti meminta kepada seluruh Kapolda dan Kapolres agar tak gampang menindak laporan yang hanya berasal dari surat kaleng tanpa ada kejelasan kasusnya. "Kasus-kasus terdahulu yang sudah diputus juga jangan diungkit-ungkit lagi sehingga ada kepastian hukum," ujarnya.
Kalaupun ada kebijakan yang dilanggar, maka harus dilihat apakah pelanggaran tersebut pelanggaran administrasi atau pidana. "Kalau ada kerugian negara juga harus dilihat, apakah karena masalah perdata atau kerugian ini sengaja untuk dicuri ini harus dibedakan," ujarnya.
Ketua KPK, Taufiqurrahman Ruqi mengatakan meski kejaksaan dan kepolisian memberikan kepastian hukum, namun lembaganya tetap akan bertindak jika kebijakan yang telah diambil pejabat negara terbukti merugikan keuangan negara. "Kami tentu akan bertindak jika ada kerugian negara, tapi kami pastikan tidak akan ada kriminalisasi,"ujarnya. (jack)
Comments
Post a Comment