Skip to main content

Bakal Terjadi Perpecahan di Kubu Hanura Surabaya

SURABAYA (Media Bidik) – Dampak keputusan Ketua DPC Partai Hanura Kota Surabaya, Onny Philipus yang tidak melibatkan 14 PAC dalam Rakorcab berbuntut panjang. Pasalnya beredar kabar saat ini mulai ada perpecahan di kubu Partai Hanura.

Hal tersebut diungkapkan Ketua PAC Partai Hanura Wonokromo, Arie Khauripan menyatakan Perpecahan Partai Hanura Surabaya ini diduga terkait kasus ketidaktransparanan Ketua DPC Onny SD Philipus dalam pendistribusian uang saksi pemilu lagisatif lalu.

Kuat dugaan tidak di undangnya ke-14 PAC Rakorcab tersebut, karena mereka melaporkan kasus uang saksi ke DPD dan DPP Partai Hanura hingga Onny mendapat Surat Peringatan dari DPD. "Kabarnya Onny mendapat SP (surat peringatan). Buntutnya kami tidak dilibatkan dalam Rakorcab," jelas Arie, Senin (22/6/2015).

Menurut Keputusan Onny tidak mengundang mereka dalam Rakorcab tidak dapat dibenarkan. Mengingat sampai saat belum ada pergantian pimpinan untuk sejumlah ketua PAC yang tidak diundang."Kami ini masih pegang SK sebagai PAC," tandasnya.

Dia mengungkapkan, Rakorcab Partai Hanura Surabaya waktu itu hanya dihadiri pengurus harian dan 16 PAC dari 30 PAC yang ada. Sementara sisanya 14 PAC lainnya tidak hadir karena tidak diundang.

Ke-14 PAC yang tidak diajak Rakorcab itu di antaranya PAC Wonokromo, Sawahan, Sukomanunggal, Gayungan, Kenjeran, Sukolilo, Tambaksari, Sambikerep, Pakal, Wiyung, Rungkut, dan Dukuh Menanggal.

Tidak hanya Arie, Sekretaris DPC Hanura Surabaya, Warsito juga menyesalkan tindakan Onny Philipus. Dengan jabatannya sebagai sekretaris, ia mengaku merasa terbebani untuk segera menyelesaikan konflik yang muncul dengan melakukan komunikasi ke semua pihak.  Ia Meski demikian, sebagai sekretaris dirinya yang dengan sengaja tidak melibatkan 14 PAC, meskipun sebelumnya pernah bermasalah dengan dirinya. Akibatnya, Warsito sebagai sekretaris merasa terbebani untuk segera menyelesaikan konflik yang terjadi. "Sebagai sekretaris saya akan tetap membela ketua. Tapi untuk kasus ini, saya akan berusaha untuk duduk ditengah," ujar Warsito.

Menurut Warsito, pihaknya saat ini sedang melakukan komunikasi awal dengan sejumlah PAC yang tidak di undang. "Jujur saya kaget masalah ini ternyata masih berlanjut. Setahu saya persoalan antara ketua DPC dengan 14 PAC itu sudah selesai secara intern," ungkapnya.

Terpisah, Ketua DPC Partai Hanura Surabaya, Onny Philippus  membantah kalau Rakorcab dan pemaparan visi misi ketiga Balon Walikota Surabaya pekan lalu hanya dihadiri 16 PAC. Menurutnya, yang hadir dalam acara tersebut lebih dari 20 PAC.

"Beberapa PAC tidak hadir karena sedang ada masalah dengan internal partai," pungkas Onny.(pan)

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni