Skip to main content

Komite II DPD RI Kunjungi Kota Surabaya

walikota Surabaya mendampingi anggota DPD RI
SURABAYA (Media Bidik) - Dalam mengantisipasi dampak melonjaknya harga kebutuhan pokok dan barang menjelang Ramadan dan Lebaran 1436 H dikhawatirkan dapat memberikan dampak besar kepada masyarakat. Hal ini yang menjadi latar belakang kunjungan kerja Komite II Dewan Pimpinan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) ke Kota Surabaya, pagi kemarin (22/6).

Bertempat di Ruang Sidang Walikota , dihadir Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba bersama anggota, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini beserta seluruh Jajaran Forpimda Kota Surabaya melakukan pembahasan dengan agenda pengawasan atas pelaksanaan UU No.7/2014 tentang perdagangan.

Walikota menjelaskan, untuk menekan naiknya harga kebutuhan pokok. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, terlebih dahulu melakukan operasi pasar sebelum bulan Ramadan datang dan mengadakan pasar bayangan di balai-balai RW di seluruh kecamatan di Surabaya.

"Kami juga mengadakan bazaar Ramadan yang rencananya digelar di 20 titik tahun ini. Hal ini juga kami gunakan sebagai langkah antisipasi pengendalian stabilitas harga bahan kebutuhan pokok menjelang natal dan tahun baru," paparnya Walikota.

Parlindungan Purba mengatakan bahwa pengendalian harga di Kota Surabaya cenderung terjaga dengan baik. Ia mengharapkan seluruh kabupaten kota bisa meniru cara Pemkot Surabaya dalam melakukan pengendalian harga.

"Hal yang membahagiakan bagi saya adalah, Kota Surabaya tidak memiliki Tim Pemantau Inflasi Daerah (TPID). Dinas masing-masing sebagai pemantau, sehingga setiap hari walikota bisa memantau naik- turunnya harga kebutuhan pokok," tegas pria kelahiran Medan ini.

Disinggung  tentang kiat sukses Pemkot Surabaya dalam Penataan dan Pemberdayaan sentra PKL, Walikota menjelaskan bahwa relokasi sentra PKL di Surabaya tidak hanya asal-asalan. Untuk pedagang makanan pemilihan lokasi sengaja dipilih tidak jauh dari lokasi asal para pedagang berjualan. Untuk pedagang jasa seperti jasa permak ataupun berjualan ikan, para PKL ditempatkan di sentra khusus.

Walikota juga sempat menjelaskan rencana dibangunnya Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT) dan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB). JLLT yang dilakukan secara bertahap jangka panjang, dibangun dari akses ke Jembatan Suramadu sampai dengan Gunung Anyar, sementara pembangunan JLLB dibangun membentang melewati Romokalisari, Pakal, Sememi dan Lakarsantri.

Sebelumnya anggota Komite II ditemani Walikota Surabaya, melakukan sidak ke pasar-pasar tradisional untuk melakukan peninjauan langsung terhadap harga bahan kebutuhan pokok dan menikmati suasana pagi hari di Taman Harmoni, Keputih.  Dari hasil pantauan ke beberapa pasar tradisional, tidak ditemukan kenaikan harga seperti yang ramai diberitakan. (pan)

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni