Komite II DPD RI Kunjungi Kota Surabaya

walikota Surabaya mendampingi anggota DPD RI

SURABAYA (Media Bidik) - Dalam mengantisipasi dampak melonjaknya harga kebutuhan pokok dan barang menjelang Ramadan dan Lebaran 1436 H dikhawatirkan dapat memberikan dampak besar kepada masyarakat. Hal ini yang menjadi latar belakang kunjungan kerja Komite II Dewan Pimpinan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) ke Kota Surabaya, pagi kemarin (22/6).

Bertempat di Ruang Sidang Walikota , dihadir Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba bersama anggota, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini beserta seluruh Jajaran Forpimda Kota Surabaya melakukan pembahasan dengan agenda pengawasan atas pelaksanaan UU No.7/2014 tentang perdagangan.

Walikota menjelaskan, untuk menekan naiknya harga kebutuhan pokok. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, terlebih dahulu melakukan operasi pasar sebelum bulan Ramadan datang dan mengadakan pasar bayangan di balai-balai RW di seluruh kecamatan di Surabaya.

"Kami juga mengadakan bazaar Ramadan yang rencananya digelar di 20 titik tahun ini. Hal ini juga kami gunakan sebagai langkah antisipasi pengendalian stabilitas harga bahan kebutuhan pokok menjelang natal dan tahun baru," paparnya Walikota.

Parlindungan Purba mengatakan bahwa pengendalian harga di Kota Surabaya cenderung terjaga dengan baik. Ia mengharapkan seluruh kabupaten kota bisa meniru cara Pemkot Surabaya dalam melakukan pengendalian harga.

"Hal yang membahagiakan bagi saya adalah, Kota Surabaya tidak memiliki Tim Pemantau Inflasi Daerah (TPID). Dinas masing-masing sebagai pemantau, sehingga setiap hari walikota bisa memantau naik- turunnya harga kebutuhan pokok," tegas pria kelahiran Medan ini.

Disinggung tentang kiat sukses Pemkot Surabaya dalam Penataan dan Pemberdayaan sentra PKL, Walikota menjelaskan bahwa relokasi sentra PKL di Surabaya tidak hanya asal-asalan. Untuk pedagang makanan pemilihan lokasi sengaja dipilih tidak jauh dari lokasi asal para pedagang berjualan. Untuk pedagang jasa seperti jasa permak ataupun berjualan ikan, para PKL ditempatkan di sentra khusus.

Walikota juga sempat menjelaskan rencana dibangunnya Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT) dan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB). JLLT yang dilakukan secara bertahap jangka panjang, dibangun dari akses ke Jembatan Suramadu sampai dengan Gunung Anyar, sementara pembangunan JLLB dibangun membentang melewati Romokalisari, Pakal, Sememi dan Lakarsantri.

Sebelumnya anggota Komite II ditemani Walikota Surabaya, melakukan sidak ke pasar-pasar tradisional untuk melakukan peninjauan langsung terhadap harga bahan kebutuhan pokok dan menikmati suasana pagi hari di Taman Harmoni, Keputih. Dari hasil pantauan ke beberapa pasar tradisional, tidak ditemukan kenaikan harga seperti yang ramai diberitakan. (pan)

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Mediabidik.com

Search This Blog