SURABAYAIMediabidik.Com - DPRD Surabaya melalui Panitia Khusus (Pansus) terus mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Regulasi ini ditujukan untuk memperkuat perlindungan pekerja, sekaligus memastikan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban jaminan sosial. Ketua Pansus Abdul Malik yang juga anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Surabaya mengatakan, salah satu penguatan dalam raperda ini adalah penambahan aspek sanksi. Meski bukan menjadi satu-satunya fokus, keberadaan sanksi dinilai penting sebagai instrumen pendukung agar aturan berjalan efektif. "Perwali sudah ada, tapi tidak mengatur sanksi. Di perda ini nanti akan ada penguatan, termasuk sanksi administratif hingga konsekuensi hukum, menyesuaikan dengan tingkat pelanggarannya," ujar Malik pada Kamis (02/04/2026). Ia menekankan, tujuan utama dari pengaturan tersebut bukan semata-mata menghukum, melainkan mendorong perusahaan agar lebih patuh dalam mend...
Independen Tegas dan Lugas