Skip to main content

Satpol PP Gencar Operasi Rutin Untuk Pastikan Eks Dolly Bebas Portitusi

SURABAYA (Mediabidik) - Untuk menjaga lokalisasi eks Dolly agar terbebas dari praktek portitusi, pemerintah kota (Pemkot) Surabaya terus melakukan operasi rutin untuk memastikan lokalisasi eks Dolly bersih dari praktik prostitusi terselubung.

Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Irvan Widianto mengatakan, Satpol PP aktif melakukan patroli di kawasan Dolly yang kini sudah berubah fungsi dari eks lokalisasi menjadi daerah yang hidup dari segi ekonomi warga seperti,  maraknya Usaha Kecil Menengah, dan industri kreatif.

"Kita pastikan eks lokalisasi Dolly clear dari praktek prostitusi, dan keamanan terus kita tingkatkan untuk menjaga kenyamanan masyarakat di wilayah Dolly."ujarnya saat jumpa pers soal 'Penegakan Perda dan Upaya Pengamanan Kota' di ruang Humas Pemkot Surabaya, Senin (01/05/17).

Ia mengakui, memang belum lama ini diketemukan ada praktik prostitusi terselubung di bekas kawasan Dolly namun segera dirazia dan ditindak oleh Satpol PP. "Dalam razia tersebut ada tujuh wanita pekerja seks komersial yang kita amankan."terangnya.

Lebih lanjut Irvan menjelaskan, jumlah Pekerja Seks Komersial (PSK) yang terjaring oleh Satpol PP disekitar eks Dolly selama empat bulan terakhir yaitu Januari hingga April 2017 sudah terjaring 36 PSK dari empat wilayah yaitu, eks lokalisasi Dolly 12 orang, Makam kembang Kuning 11 orang, Diponegoro 3 orang, dan Tambak Asri 10 orang.

"Sementara selama tahun 2016 jumlah PSK atau Wanita Harapan  yang telah terjaring oleh Satpol PP total sebanyak 111 orang. Setiap PSK yang terjaring akan dilakukan outreach dan tes HIV oleh Dinas Kesehatan dan DP5B Kota Surabaya."jelas Irvan.

Irvan juga menambahkan, dalam menjaga ketertiban umum bukan hanya fokus di kawasan eks Dolly namun juga seluruh Surabaya yang diindikasikan rawan terhadap kriminal. 

Langkah-langkah Satpol PP dalam menjaga ketertiban umum, kata Irvan, Satpol PP membentuk 'Tim Asuhan Rembulan' yang terdiri dari Polrestabes, Tim Odong-odong Satpol PP, Satlinmas, Dispora, Dishub, dan Dinas Sosial Kota Surabaya.

Irvan menerangkan, selama enam bulan sejak Oktober 2016  hingga Maret 2017 Tim Asuhan Rembulan sudah berhasil merazia sedikitnya 40 orang dalam operasi penertiban. Rinciannya, dibulan Oktober 2016 terjaring 12  orang, November 5 orang, Desember 4 orang, Januari 2017 14 orang, Februari 2  orang, dan bulan Maret 3 orang. "Total 40 orang."jelasnya.

Sementara itu Camat Sawahan, Yunus mengatakan, kawasan Dolly kini sudah beralih fungsi tidak lagi menjadi sentra pekerja seks komersial namun menjadi kawasan dengan geliat ekonomi warga yang terus tumbuh. Karena para eks wanita pekerja seks oleh Pemkot Surabaya dilatih untuk berkarya dengan beragam usaha yang digelutinya.

Yunus menerangkan, pemberdayaan warga di eks Dolly terus dilakukan dan untuk menjaga ketertiban pihaknya bersama Satpol PP setiap malam keliling melakukan operasi penertiban umum.

Selain itu, kata Yunus, Pemkot Surabaya juga melakukan pembinaan kepada warga untuk menjadi usahawan dengan dilatih dan diberikan modal usaha. Bukan saja mantan pekerja seks, namun juga warga yang selama ini tinggal di Dolly juga mendapat prioritas khusus untuk dikader menjadi usahawan.

"Coba Anda lihat sekarang di Dolly, banyak pelaku UKM eks pekerja Dolly dan warga setempat berhasil mengembangkan usahanya dengan berbagai macam hasil kreatifitas produk yang dihasilkan. Dan Dolly kini sudah menjadi sentra industri kreatif dan UKM yang inovatif."ungkapnya.(pan)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...