Skip to main content

Bazar Ramadhan Masjid Al Akbar Ternyata Berijin

SURABAYA (Mediabidik) - Bazar ramadhan yang digelar di lingkungan Masjid Al Akbar Surabaya yang dituding ilegal ternyata mempunyai ijin resmi baik dari pemkot maupun Polrestabes Surabaya.

Direktur Utama Masjid Al Akbar Surabaya Endro Siswantoro mengatakan, ijin itu dikeluarkan dari Polrestabes kita punya lengkap dan tiap tahunnya ada. 

" Dishub sendiri sudah memberi surat, dan Dishub sendiri mengakui kalau dia tidak punya kewenangan, kalau kita tidak ijin ke pemkot seolah olah kita melampaui, "terang Endro saat ditemui dikantor PWNU Jatim, Selasa (23/5).

Hal senada dikatakan Arifin Hamid Ketua Panitia Bazar Ramadhan menjelaskan, jadi pertanyaan beda tadi, kalau kita tidak ijin ke pemkot seolah olah kita melampaui. 

" Jadi, kita sudah melakukan ijin ke pemkot, ini harus diluruskan, karena bahasanya berbeda nanti, "jelas Arifin. 

Waktu bersamaan dikatakan Hasan Ubaidilah menambahkan, kebetulan saya disini wakil sekretaris PWNU dan ditunjuk sebagai ketua pelaksana, karena adanya hambatan-hambatan seperti yang diceritakan tadi.

"Saya berinisiatif,  benar ngak dewan dan walikota keberatan adanya bazar ini, makanya kita datangi untuk klarifikasi. Ternyata, kita ditemui ketua Dewan Armudji, Masduki Toha, Baktiono dan mereka mendukung, siapa yang melarang, wong ini untuk kepentingan umum, kepentingan umat, "katanya. 

Hasan menambahkan, kalau memang butuh dukungan kita dukung, kalau mau tertulis, tertulis monggo disampaikan, gitu bilangnya (Armudji-red).  

" Sebelum ini dimulai, kita sudah berkoordinasi sama Dishub, diundang Dishub kira-kira bulan lalu, mungkin bisa diminta nanti kesepakatan dengan Dishub bagaimana, "ucapnya.

Lanjut Wakil Sekertaris PW NU, setelah rapat dari Dishub dilanjutkan di kecamatan, di kecamatan seluruh stake holder ada, termasuk Dinas Perdagangan, Pariwisata semua elemen hadir dan juga tidak ada masalah. 

"Tapi anehnya, bu camat tidak mau mengeluarkan pengantar ke Polrestabes, alasannya karena pertama menempati bahu jalan dan bertentangan dengan Undang-undang yang ada, setelah kita konfirmasi bu camat tidak mau menemui, bahkan kita datangi saya bersama pak Arifin dan pengurus bagian perekonomian pak Marhain Jumadi salah satu ketua DPD PDI P, itu juga tidak ditemui, "pungkasnya. 

Perlu diketahui, Bazar ramadhan yang digelar setiap tahunnya di lingkungan Masjid Al Akbar ternyata mendapat dukungan dari semua pihak diantaranya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota (LPMK) dan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM), selain itu kegiatan Bazar Ramadhan juga dapat meningkatkan ekonomi warga sekitar lingkungan Masjid Al Akbar. (pan)  

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...