Skip to main content

Pemkot Terus Monitoring Pengidap HIV di Kawasan Eks Lokalisasi

SURABAYA (Mediabidik) - Keberadaan lokalisasi di Kota Surabaya kini tinggal cerita. Itu seiring upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengalihfungsi kawasan tersebut sejak empat tahun lalu. Meski lokalisasi kini tinggal nama, tetapi Pemkot Surabaya terus melakukan fungsi monitoring. Utamanya melakukan pemeriksaan HIV di kawasan eks lokalisasi tersebut.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Febria Rahmanita mengatakan, setelah lokalisasi Dolly ditutup Pemkot Surabaya pada pertengahan 2014 silam, menyusul lokalisasi Sememi dan Dupak Bangunsari, Pemkot meningkatkan pemeriksaaan HIV kepada mereka yang 'terjaring' di kawasan tersebut. Termasuk juga melakukan pemeriksaan kepada ibu hamil. 

"Kami terus melakukan monitoring di kawasan eks lokalisasi. Termasuk melakukan penyuluhan di kelurahan dan juga tempat-tempat umum seperti terminal. Kami juga meningkatkan pemahaman kepada warga agar tidak ada stigma negatif dan diskriminasi terhadap pengidap HIV," jelas Febria Rahmanita ketika jumpa pers di Kantor Bagian Humas Pemkot Surabaya, Rabu (3/5)

Dijelaskan Febria, dari tahun ke tahun, jumlah pengidap HIV yang ada di Surabaya terus mengalami penurunan. Dari jumlah 335 pengidap HIV pada 2014, turun menjadi 933 orang pada 2015 dan kembali turun pada 2016 menjadi 923 orang. Penurunan tersebut salah satunya karena adanya upaya Pemkot untuk memulangkan wanita tuna sosial (WTS) ke daerah asalnya. Karena memang, mayoritas pekerja 'dunia hitam' ini berasal dari luar Surabaya. 

Lalu, bila berdasarkan wilayah bekas lokalisasi, untuk wilayah eks lokalisasi Sememi yang dulunya 57 orang, kini menjadi lima (5) orang, lalu eks kawasan Dupak Bangunsari dari 68 orang menjadi empat (4) orang. Serta di eks lokalisasi Dolly dari 110 menjadi 36 orang. "Jumlah tersebut diketahui dari hasil pemeriksaan di Puskesmas dan juga hasil razia yang dilakukan Satpol PP di kawasan eks lokalisasi ataupun di kos-kos an yang awalnya positif narkoba kemudian kami tes HIV. Tidak semuanya merupakan WTS, ada juga ibu rumah tangga, karyawan, buruh kasar juga seniman," jelas Febria. 

Berdasarkan data tersebut, jumlah penyandang HIV di Surabaya memang terbilang masih cukup tinggi. Dan itu tidak lepas dari fakta banyaknya jumlah penduduk Surabaya serta semakin bertambahnya warga pendatang. Apalagi, dari hasil temuan, jumlah warga Surabaya dan luar Surabaya adalah satu (1) berbanding 10. "Semakin banyak penyandang HIV ditemukan, itu berarti surveillance (pengawasan) kita bagus. Dan yang terpenting adalah kami terus melakukan pendampingan dengan dipantau minum obatnya atau bisa kita rujuk ke rumah sakit ," jelas pejabat yang juga dokter gigi ini. 

Di Surabaya ada sembilan rumah sakit untuk melakukan pengobatan pengidap HIV. Diantaranya RSUD Soewandhie, RSUD Bakti Darma Husada (BDH), RSAL Rumah Sakit Bhayangkara dan RS Unair. Serta ada tujuh Puskesmas yakni Putat, Perak Timur, Sememi, Dupak, Jagir, Kedurus dan Kedung Doro. 

"Itu untuk pengobatan ARF (Anti Retrofarial). Kalau untuk pemeriksaan sudah bisa ke seluruh Puskesmas. Kami punya 63 Puskesmas dan kami punya data plus alamat penyandang HIV," jelas Kadinkes. (*)      

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...