Mediabidik.com

Mediabidik.com - DPRD Kota Surabaya menyoroti kebijakan perlunya mencantumkan Surat Ijin Keluar Masuk (SIKM) yang ditujukan kepada warga luar Kota Surabaya yang hendak masuk ke kota pahlawan.  Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Laila Mufidah, S.Ag mengatakan, pemerintah kota (Pemkot) Surabaya perlu membentuk posko di perbatasan Surabaya sebagai screening untuk masyarakat yang akan memasuki Surabaya agar membawa SIKM.  "Nah sekarang ada keluhan lagi, SIKM kalau sudah ngurus ini mau dikemanakan kalau tidak ada petugas yang keluar masuk itu nggak ada petugas untuk menerima SIKM," jelasnya saat ditemui di Gedung DPRD Kota Surabaya Jalan Yos Sudarso Surabaya, Senin (28/06/2021). Perlunya menempatkan petugas di pintu masuk Surabaya, menurut Laila menjadi hal yang penting, mengingat telah banyak warga yang mengurus SIKM agar dapat masuk ke Surabaya, namun setelah membawa SIKM ternyata tidak ada pemeriksaan SIKM. "Percuma kalau dihimbau ada SIKM sekarang semua sudah membawa SIKM it...

Mediabidik.com - Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah mengatakan, aktifitas di gedung DPRD Kota Surabaya akan diperketat dengan protokol kesehatan (Prokes) menyusul tingginya penularan Covid-19. Laila Mufidah menjelaskan, berdasarkan pertemuan antara Badan Musyawarah DPRD Surabaya, dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, menghasilkan beberapa hal terkait dengan pengetatan protokol kesehatan.  "Kegiatan rapat diusahakan dilakukan secara daring. Kalaupun harus tatap muka, jumlah yang hadir sebanyak 25 persen dari kapasitas ruangan," terang Laila Mufidah saat ditemui diruang kerjanya pada Senin (28/06/2021). Laila kembali mengatakan untuk rapat dengar pendapat dengan masyarakat, dilakukan diruang terbuka. Bisa di halaman gedung dewan, atau di alun-alun Suroboyo. Kedatangan tamu diperketat mulai dari pintu masuk gedung DPRD. Setiap tamu wajib memakai dobel masker. "Tes Swab kepada anggota dewan dilakukan dua minggu sekali setiap hari Rabu, sedangkan untuk PNS Dan pekerj...

Mediabidik.com – Komisi A DPRD Kota Surabaya menilai, kebijakan Pemkot Surabaya menerapkan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan skala mikro memang salah satu jalan efektif, untuk menekan penyebaran kasus Covid-19 yang belakangan kembali naik tajam. Sebelumnya, pada Sabtu (26/06/21), Walikota Surabaya melakukan sosialisasi yang diikuti oleh Kepala Perangkat Daerah (OPD), Camat beserta seluruh stakeholders di Kota Surabaya ini menjelaskan bahwa PPKM Mikro di Kota Surabaya mulai berlaku tanggal 22 Juni 2021 sampai 5 Juli 2021. Hal ini sebagaimana tercantum dalam SE bernomor 443/6912/436.8.4/2021 tentang penerapan kembali PPKM Mikro di Kota Surabaya. Wali Kota Eri mengatakan, bahwa SE tersebut sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 14 Tahun 2021 serta Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188 / 357 / KPTS / 013 / 2021 tentang perpanjangan PPKM Mikro.  "Sudah ada surat yang dikeluarkan dari Mendagri dan Gubernur Jawa Timur, kita tindak lanjuti dengan men...

Mediabidik.com – Terkait berdirinya Videotron Suryanation di Bundaran Waru Surabaya, yang di 'duga' hanya memiliki izin reklame mendapat sorotan dari Komisi A DPRD Kota Surabaya. Saat dihubungi via telepon, Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Imam Syafi'i mengatakan, apapun itu jika ada bangunannya menyatu pada Videotron jelas menyalahi aturan perizinan IMB.  "Jelas itu menyalahi dan perlu ditertibkan itu." ujarnya via telepon, Sabt (25/06/21). Ia menambahkan, Videotron Suryanation milik JJ Advertising hanya memiliki izin reklame, bukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).  Padahal, kata politisi muda Partai Nasdem Kota Surabaya ini, bilamana Videotron ada bangunan nya tentu harus ada izin bangunan atau IMB nya. "Tapi sekali lagi kami tegaskan Videotron Suryanation di Bundaran Waru menyalahi IMB. Nanti kita evaluasi jika ada pelanggaran akan kita panggil. Maaf mas nanti kita lanjutkan lagi ngobrolnya, saya lagi repot pekerjaan, nanti telepon lagi ya." ungkap...

Mediabidik.com - Diduga tidak mengantongi Ijin Mendirikan Bangunan  (IMB) dari Pemkot Surabaya, Videotron Suryanation milik JJ Advertising yang ada di Bundaran Waru berdiri mega.  Berdasarkan informasi dilapangan reklame videotron dengan ukuran 3x6 meter tersebut hanya mengantongi ijin reklame, untuk ijin IMB dan bangunan ornamennya tidak ada.  Dedi Purwito Kasi Pengendalian Bangunan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKPCKTR) saat dikonfirmasi melalui pesan WA mengatakan, kalau reklame videotron Suryanation di Bundaran Waru milik JJ Advertising.  "Ijinya reklame, sekarang yang menerbitkan ijin BPKPD selaku ketua pokja reklame." terang Dedy kepada media ini.  Sementara Zainul kordinator lapangan JJ Advertising saat dikonfirmasi membenarkan, itu ijinnya reklame dan ornamen Bambu Runcing dan Patung Suroboyo itu jadi satu, satuan LED dan lenmarknya Suryanation. "Dan ijinnya reklame. "ucap Zainul.  Saat ditanya soal ijin ba...

Mediabidik.com – Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat selama masa pandemi Covid-19, DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kota Surabaya terus melakukan kegiatan sosial yaitu, Bagi bagi nasi kotak gratis kepada warga kurang mampu. Wakil Sekretaris DPD PSI Kota Surabaya, Andre Setiawan mengatakan, program bagi-bagi 'Rice Box' atau nasi kotak PSI Kota Surabaya yang sudah berjalan satu tahun lebih, sebelum masa pandemi Covid-19. "Setiap hari kita akan bagikan 1000 nasi kotak dengan kondisi normal tidak ada Covid-19, untuk masyarakat yang membutuhkan seperti, warga kurang mampu, warga yang tinggal dipinggiran, dan warga yang tinggal di bantaran sungai."ujarnya di Surabaya, Rabu (23/06/21). Ia menjelaskan, sejak pandemi Covid-19 kegiatan bagi-bagi nasi kotak dikurangi volumenya. Saat ini sudah ada 50 titik wilayah di Surabaya yang sudah kita bagikan nasi kotak, dengan total 5.000 nasi kotak. "Jadi selama pandemi kami hanya membagikan 100 nasi kotak setiap har...

Mediabidik.com - Setelah menyumbankan rausan botol Proem1, ke Bangkalan PT Agro Mitra Alimentare (AMA) kebali mendonasikan probiotiknya ke kabupaten Kudus. Tak tangung-tanggung, produsen probiotik cair bermarkas di Malang Jawa Timur mendonasikan 1000 botol guna membantu penanggulangi tingginya penderita covid-19 di salah satu kabupaten Jawa Tengah tersebut. Dipimpin Recta Geson, direktur utama PT AMA menyampaikan mekanisme dan cara kerja Proem1 yang sudah diuji kliniskan di RSUD dr Soetomo. Baik untuk preventif maupun kuratif Covid-19 secara menyeluruh kepada Bupati dan jajarannya. "Harapan kami donasi ini bisa membantu pak Bupati menghijaukan kembali Kudus dari zona merah," kata Recta di pendopo kabuputen, selasa (22/6/2021). Selain menyerahkan Proem1 ukuran 473ml dan 90 ml, Recta juga memberikan nano spray pada bupati seraya memberi contoh cara pemakaiannya. Mendengar paparan farmasis lulusan Ubaya Surabaya, Bupati HM Hartopo mengaku gembira. "Atas nama pemerintah Kud...

Mediabidik.com - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menemui langsung dan berdialog dengan warga Madura yang berunjuk rasa menuntut pembubaran pos penyekatan di Jembatan Suramadu di depan Balai Kota Surabaya pada Senin (21/06/2021). "Penyekatan ini bukan atas kemauan Pemkot Surabaya, melainkan atas kesepakatan Forkompimda Jawa Timur. Kita hanya melaksanakannya saja," jelas Eri didepan para pengunjuk rasa. Eri juga menjelaskan, penyekatan di kaki Jembatan Suramadu sisi Madura, bukan karena pemkab Bangkalan mengikuti inisiatif pemkot Surabaya. "Tapi pemkot Surabaya yang mendahului, sementara pemkab Bangkalan belum melakukan itu. Suratnya ada dari Forkompimda Jatim untuk dilakukan penyekatan menyusul melonjaknya kasus Covid-19," terangnya. Eri memahami keluhan warga Madura yang harus menjalani tes swab setiap kali masuk ke Surabaya. "Sudah ada surat dari Bupati Bangkalan bahwa warga Madura yang masuk ke Surabaya tidak perlu tes swab, asal membawa Surat Ijin Keluar Mas...

Mediabidik.com – Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Jawa Timur menolak keras Surat Edaran (SE) Walikota Surabaya tentang, kewajiban karyawan atau pekerja dari luar kota rutin lakukan swab test 3x24 jam sebelum datang ke tempat kerja di Surabaya. Sebelumnya, tanggal 18 Juni 2021 Pemkot Surabaya mengeluarkan SE Nomor: 443/6745/436.8.4/2021 hal: Antisipasi penyebaran Corona virus disease 19 akibat mobilitas atau perjalanan pekerja atau karyawan keluar masuk Kota Surabaya. Ketua Aprindo Jatim, Aprilia Wahyu Widarti mengatakan, SE Walikota Surabaya tersebut sangat memberatkan pelaku bisnis ritel modern yang ada di Surabaya.  "Untuk itu kami menolak keras SE Walikota Surabaya tersebut, dan perlu ditinjau ulang kebijakan tersebut karena jelas sangat tidak populis terhadap pemulihan ekonomi, terutama bisnis ritel yang selama pandemi Covid-19 sudah tertatih-tatih jalan usahanya."ujarnya di Surabaya, Senin (21/06/21). Ia menjelaskan, terkait aturan swab test per tiga hari se...

Mediabidik.com  - Menanggapi aksi demo akbar yang dilakukan oleh masyarakat Madura pada hari ini, Senin (21/6/2021) perihal penyekatan di Jembatan Suramadu.  Walikota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, nggak papa, kita harus menjelaskan tentang bahaya Covid-19 dan Pemkot Surabaya menjalankan tes Swab atas permintaan bantuan dari pemkab Bangkalan.  "Harus sabar kan ibadah, karena pemimpin itu harus amanah. "ucap Eri saat dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp nya. Senin (21/6/2021). Untuk mengantisipasi demo hari ini, Eri menjelaskan, kita hanya menjalankan arahan dari Gubernur untuk memutus penyebaran Covid-19 sesuai dengan Surat Sekda Provinsi Nomor : 188/12898/013.1/2021 tentang Penugasan Pencegahan Penyebaran dan Penanganan Covid-19 yang dikeluarkan tanggal 17 Juni 2021.  "Ini kan dibawah arahan Gubernur, saya ikut saja. Beliau yang menentukan, saya hanya menjalankan arahan untuk pemutusan Covid-19 sesuai dengan surat Gubernur. "terangnya.  Perlu diketahui, demo a...

Mediabidik.com - Komunitas Pejuang Surat Ijo Surabaya (KPSIS) hari ini, Senin (21/06/21) kembali akan menyerbu gedung DPRD Kota Surabaya, untuk menuntut pembatalan pengesahan Raperda Retribusi Pemakaian Aset Kekayaan Daerah Kota Surabaya. Seperti diketahui, KPSIS merupakan sebuah wadah perjuangan warga surat ijo terbesar dan paling aktif memperjuangkan warga Surat Ijo, melalui tuntutan hukum di Pengadilan maupun ke badan aligitasi seperti, Komisi Informasi Publik, Ombudsman dan juga puluhan kali melakukan demo selama masa pandemi ini.  Ketua Umum KPSIS, Harjono mengatakan, ratusan warga pemegang surat ijo kembali akan melakukan aksi demontrasi di gedung DPRD Kota Surabaya, Pemkot Surabaya, dan kantor Gubernur Jawa Timur. "Tuntutan demo yaitu, menolak pengesahan Raperda DPRD Kota Surabaya tentang, retribusi pemakaian kekayaan daerah terutama, Ijin Pemakaian Tanah atau IPT." ujarnya kepada media di Surabaya, Minggu malam (20/06/21). Harjono menjelaskan, berkaitan dengan statem...

Mediabidik.com – Komisi C DPRD Kota Surabaya sangat mengapresiasi Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya, yang tengah mensosialisasikan ke publik soal pembayaran retribusi parkir di Parkir Meter Tepi Jalan Umum (TJU). Seperti diketahui, Dishub Kota Surabaya hari ini, Jumat (18/06/21) tengah melakukan sosialisasi yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya Irvan Wahyudrajat itu dilakukan di sekitar Balai Kota Surabaya. Ia bersama jajaran Dishub Surabaya memberikan pemahaman kepada warga yang parkir di Jalan Sedap Malam atau sisi timur Balai Kota Surabaya. Kemudian, Sabtu (19/6/2021) besok, sosialisasi pembayaran retribusi parkir dengan QRIS yang sedang disosialisasikan oleh Dishub Kota Surabaya, masyarakat akan semakin melek teknologi. Menanggapi hal ini, Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, Elok Cahyani mengatakan, dewan sangat mengapresiasi langkah Dishub Kota Surabaya yang inovatif yaitu, memberikan layanan kepada publik dengan membayar retribusi parkir meng...

Mediabidik.com - Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti meminta supaya Walikota Surabaya mengkaji lagi rencana sekolah pertemuan tatap muka (PTM) sesuai dengan kondisi terkini, disaat penularan Covid-19 yang meningkat lagi. "Walikota supaya mengundang para pakar apakah akan menyiapkan sekolah PTM, atau memperkuat penyekatan dan PPKM," terangnya Rabu (16/06/2021).  Reni menambahkan, sekolah PTM tergantung pada kebijakan kepala daerah. Pada dasarnya sekolah PTM dibolehkan oleh pemerintah untuk daerah yang berstatus zona kuning atau oranye, namun tidak untuk yang berstatus zona merah. Sedangkan Surabaya saat ini berstatus zona oranye. "Misalnya kehadiran murid yang semula direncanakan 50 persen dari total jumlah murid dikelas, mungkin bisa dikurangi menjadi 25 siswa saja.," jelasnya. Reni mengingatkan jangan sampai sekolah PTM menimbulkan klaster sekolah, sehingga menambah angka penularan Covid-19 di Surabaya. Reni menegaskan selain tergantung pada kebijakan kepala dae...

Mediabidik.com - Wakil Ketua DPD Demokrat Jawa Timur M.Samwil menolak rencana pemerintah untuk menerapkan Pajak Pertahanan Nilai (PPN) sembako dan pendidikan. Kebijakan itu dinilai tidak tepat dan membuat masyarakat kecil terpuruk saat pandemi Covid 19. "Pajak pendidikan dan sembako masih tdk relevan dg kondisi masyarakat saat ini suasana ekonomi turun sebab covid 19," katanya ,"Kamis ( 17/6). Dikatakan Samwil, seharusnya pada masa Pendemi Covid 19, pemerintah memberikan subsidi kepada para petani dan sektor pendidikan. Sehingga, harga sembako di pasaran bisa stabil dan menguntungkan masyarakat kecil. "Subsidi pendidikan bisa diberikan saat proses belajar mengajar dengan sistem daring terutama memberikan pendidikan dan kuota internet gratis tidak Malang membebani dengan PPN," tambahnya. Anggota DPRD Jatim  dari Dapil Gresik-Lamongan itu berharap Pemerintah membatalkan rencana untuk memberikan pajak pada sektor tersebut.  Pemerintah harus mendengarkan hati nura...

Mediabidik.com - Anggota Komisi B DPRD Jatim Subianto berharap PT Kebun Tebu Mas (KTM)  di Lamongan dan PT RMI (Rejoso Manis Indo) di kabupaten Blitar, secepatnya memenuhi persyaratan pendirian pabrik gula di Jatim yaitu penyediaan lahan 20 Persen untuk mempunyai lahan sendiri. "Sampai saat ini KTM sudah memenuhi 16,5 % tentunya kami berharap KTM bisa memenuhi dalam waktu singkat," ungkap pria asal Kediri ini saat dikonfirmasi di Surabaya, Rabu (16/6/2021). Diungkapkan oleh Subianto, pihaknya saat ini juga sedang berusaha memperjuangkan kuota import gula rafinasi bagi PT KTM. "Ternyata gula rafinasi yang diproduksi dari KTM tidak dapat kuota import. Ini yang kami perjuangkan agar para pabrikan mamin dan pelaku UMKM bidang mamin tidak terlalu jauh untuk mendapatkan gula rafinasi yang nantinya membebani para pelaku pabrikan mamin dan pelaku UMKM berbasis mamin," jelasnya.    Soal permintaan APTRI (Asosiasi Petani Tebu Rakyat) Jatim agar PT KTM dan RMI ditutup, politi...

Mediabidik.com - Anggota DPRD Jatim dari Daerah Pemilihan (Dapil) Madura terus bergerak untuk ikut mengatasi lonjakan covid- 19 di Bangkalan Madura. Hari ini, Rabu (26/06/21).Para Wakil rakyat asal Madura tersebut membagikan vitamin dan suplemen pendukung untuk meningkatkan imun masyarakat Bangkalan Madura. Anggota DPRD Jatim Mohammad Nasih Aschal mewakili anggota DPRD Jatim Daerah pemilihan Madura, mengatakan, pembagian vitamin dan suplement kepada masyarakat ini, merupakan salah satu edukasi yang dilakukan kepada masyarakat dalam meningkatkan imun tubuh sebagai upaya melawan covid. "Ini wujud solidaritas kita anggota DPRD Jatim dapil Madura untuk membantu penanganan covid yang terjadi lonjakan saat ini di Bangkalan," ujarnya, saat penyerahan bantuan secara simbolis kepada Ketua PCNU Bangkalan KH Makky Nasir. "Kita juga membagi bagikan masker kepada masyarakat. Jumlah paket sesuai kebutuhan dan kita sebarkan di lima kecamatan yang terjadi lonjakan. Kecamatan Arosbaya, ...

Mediabidik.com - Penyadaran kepada masyarakat terkait covid perlu di tingkatkan lagi khususnya masyarakat pedesaan. Status aib bagi mereka yang terkena covid perlu dihapuskan dari pandangan masyarakat. Hal ini tampak dari temuan tim Penanggulangan Bencana (Baguna) DPD Jatim dan DPC PDI Perjuangan Lamongan untuk melakukan kegiatan bansos dengan memberikan layanan tes swab antigen gratis serta membagikan obat-obatan kepada warga, Desa Sidodowo, kecamatan Modo kabupaten Lamongan, Selasa (15/06/21). Dipimpin Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim Kusnadi dan diikuti Ketua DPC PDI-P Lamongan Saim dan Bendahara Fujika Sena Oktavia, Tim Baguna menyisir door to door untuk melakukan tindakan persuasif, membujuk kepada warga agar bersedia melakukan tes swab antigen di rumah Kepala Dusun Kedung Dowo. Dari 200 Kepala Keluarga yang terdiri dari 700 penduduk, tercatat hanya 10 orang yang bersedia secara sukarela untuk memeriksa kesehatannya, empat diantaranya mendapati hasil tes positif.   "Kami b...

Mediabidik.com - Dalam upaya penguatan antar lembaga di Jatim terlebih dalam upaya bersinergi untuk penanganan permasalahan di Jatim khususnya pandemi Covid-19, Wakil Ketua DPRD Jatim koordinator bidang Hukum dan Pemerintahan Sahat Tua Simanjuntak mengunjungi Armada II di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya untuk menggelar pertemuan dengan Pangkoarmada Laksda TNI Iwan Isnurwanto. Saat dikonfirmasi, Sahat Tua Simanjuntak mengatakan bahwa kedatangannya menemui Pangkoarmada II sebagai kunjungan balasan dimana sebelumnya diawal menjabat terlebih bersilaturahmi ke DPRD Jatim. "Pada pertemuan pertama dilakukan beberapa pembicaraan dengan unsur pimpinan DPRD Jatim dengan Pangkoarmada II dalam melaksanakan kebijakan pemerintah yang disesuaikan dengan Jatim khususnya dalam penanganan pandemi covid-19 yang hingga saat ini semakin merajalela,"jelas pria yang juga politisi partai Golkar ini,selasa (15/6/2021). Sahat mengatakan pandemi covid-19 yang saat ini sudah mulai muncul varian baru y...

Mediabidik.com - Informasi yang beredar dilingkungan pemkot Surabaya terkait wacana pergantian jabatan eselon IV setingkat kasie OPD yang akan ditempatkan menjadi lurah, mendapat penjelasan dari Walikota Surabaya.  Eri Cahyadi Walikota Surabaya saat dikonfirmasi melalui pesan whatsapp mengatakan, sesuai aturan nanti ekselon IV kasie itu dihapus akan menjadi fungsional. Jadi nanti semua setelah susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) baru selesai dilakukan RES (assesment) untuk semua ekselon dan yang menduduki jabatan sesuai peringkat dari assessment akan dijadikan dasar untuk siapa yang menjabat struktural dan siapa yang menjabat fungsional.   "Jadi menduduki jabatan bukan karena suka atau tidak suka, dekat atau tidak, tapi profesional sesuai hasil peringkat assessment. Jadi siapa yang mampu berbuat untuk umat monggo jadi pejabat, kalau nggak mau berkorban buat umat cuma dibelakang meja kerjanya ya jangan jadi pejabat." terang Eri kepada media ini. Selasa (15/6/2021). L...

Mediabidik.com - Dianggap tidak terbuka dalam memberikan informasi publik ke warga, hingga berujung terbitnya surat somasi dari kantor hukum Jatmiko Agus Cahyono dan Rekan selaku kuasa hukum dari bu Sukinah warga desa Hulaan kecamatan Menganti Gresik, perihal dugaan penyerobotan tanah milik Sukinah seluas 50 cm x 20 m2 yang dilakukan oleh Sukiyati selaku pemilik Gudang.   Hamdani Widianto lurah desa Hulaan kecamatan Menganti Gresik mengatakan, kalau bu Sukinah itu urusannya lama, mulai kepala desa yang lama, itu sampai lapor ke Polres dan itu memang sudah benar, terus gimana. Maksudnya itu gini, di Polres itu dimintai buku letter C dan semuanya. Itu gambar SHM nya ada semua sudah sesuai, saya menjadi saksi, bukan saya kepala desanya, dulu pak Said.  "Ahkirnya sekarang itu mengugat dan bentuk fisik secara SHM kan ngak bisa, fisik merubah saluran air. Jadi saya pelajari, saya pasrah kepada yang berwenang di Polres Gresik sama yang dilapangan, itu cuma dimintai buku letter ...

Mediabidik.com - Sejumlah petani perkebunan dusun Modangan, desa Karangnongko kecamatan Legok Blitar wadul ke DPRD Jatim, Selasa (15/6/2021) untuk memperjuangkan tanah yang dimilikinya setelah memenangkan sengketa dengan PT Veteran Sri Dewi dengan luas lahan sekitar 223 Ha lebih. Menurut kordinator warga Sutrisno, kasus tersebut bermula ketika tiba-tiba muncul HGU (Hak Guna Usaha) terhadap tanah perkebunan seluas 200 Ha lebih yang dikelola warga. "Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dilakukan dialog. Namun, dalam dialog tersebut tak ada titik temu hingga akhirnya ditempuh jalur hukum,"jelasnya. Dalam proses jalur hukum tersebut, kata Sutrisno, warga dimenangkan oleh pihak pengadilan." Proses hukumnya panjang hingga tingkat MA (Mahkamah Agung)RI yang semuanya dimenangkan warga,"pungkasnya. Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Jatim Andi Firasadi mengatakan petani perkebunan yang wadul tersebut berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap diprioritask...

Mediabidik.com - DPRD Jatim mengapresiasi capaian positif pemprov Jatim dalam realisasi pendapatan daerah provinsi Jawa Timur yang sukses melampui target tahun 2020. Ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak usai memimpin pelaksanaan sidang Paripurna DPRD Jatim tentang nota penjelasan Gubernur Jatim terhadap rancangan peraturan daerah provinsi Jawa timur dan pertanggung jawaban pelaksanaan  APBD Provinsi Jatim tahun anggaran 2020 (LPJ Keuangan Gubernur Jatim)   Sahat menegaskan prestasi yang dicapai dimasa pamdemi Covid 19 yang masih berlangsung adalah raihan luar biasa semua elemen di Jatim yang mampu berkerja sama menciptakan berbagai peluang  sehingga hasilnya menggembirakan.  "Realisasi pendapatan daerah Jawa Timur  tahun anggaran 2020 tercatat sebesar Rp.31,631 triliun lebih atau 104,94 persen dari target sebesar Rp. 30,142 Triliun. melebihi dari apa yang ditargetkan begitu juga dengan capaian lainnya realisasi pendapatan daerah ter...

Mediabidik.com - Anggota DPRD Jawa Timur Dr. Agung Mulyono dengan tegas menolak wacana pemerintah pusat yang akan memberlakukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk komoditas sembako, yang mana rencana tersebut sebelumnya tertuang dalam revisi Undang-undang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan (UU KUP). Disampaikan dr.Agung saat ini  sektor pertanian dan kelautan kita sedang lesuh selama pandemi berlangsung bahkan teracam merugi setiap kali panen. "Petani mengaku biaya produksi lebih mahal dibanding hasilnya atau outputnya. Disaat panen harga turun sedang biaya produksinya sangat tinggi sekali, "tegas dr. Agung saat di temui di Gedung DPRD Jatim, Senin (14/6/2021). Ditegaskan anggota Komisi B DPRD Jatim Bidang Perekonomian ini bahwa kondisi petani saat ini lagi kolep . sehingga rencana penerapan PPN untuk sembako itu justru akan memberatkan bagi masyarakat kecil. "Intinya saya menolak karena sebagai anggota Komisi B merasakan sektor pertanian dan kelautan mengeluh dan ...

Mediabidik.com - Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim dengan tegas menolak rencana pemerintah mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk komoditas sembako. Rencana tersebut sebelumnya telah tertuang dalam Revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim, Hidayat mengatakan, bahwa keputusan menolak rencana PPN sembako sebelumnya telah disampaikan Fraksi Partai Gerindra di DPR RI melalui Ahmad Muzani. Tentunya ada berbagai alasan mengapa pihaknya menolak rencana itu. "Pertama hari ini kita pandemi masih belum selesai. Nah, di saat pandemi ini banyak masyarakat yang masih mengalami kesulitan soal ekonomi, terutama memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok khususnya sembako," kata Hidayat di Gedung DPRD Jatim, Senin (14/6/2021). Oleh karena itu, pihaknya menilai, apabila pemerintah mengenakan PPN untuk kebutuhkan pokok, maka hal ini pasti akan mempengaruhi harga sembako di pasaran. Dampaknya, kenaikan sembako ini tentu ak...

Mediabidik.com - Dianggap tidak terbuka dalam memberikan informasi publik ke warga, kepala desa Hula,an mendapat somasi dari kantor hukum Jatmiko Agus Cahyono dan rekan yang beralamat di Jalan Bratang Binangun 6 No 12 Surabaya, bertindak sebagai kuasa hukum bu Sukinah selaku pemilik persil no 0226 seluas 212 m2 yang berlokasi di desa Hula,an Menganti Gresik.  Hal itu disampaikan Erni Riptiyaningsih SH salah satu kuasa hukum bu Sukinah mengatakan, jadi gini, pihak keluarga sudah minta patut untuk dibukakan buku peta blok letter C, itu adalah hak nya kita sebagai pemilik tanah petok D no 0226 atas nama Sukinah.  "Padahal itu kewajibannya kelurahan untuk membuka, ya ini ada jalan keluarga atau tidak, kalaupun ada, ada berapa meter dan luasnya berapa. Itu kewajibannya kelurahan." terang Erni kepada media ini. Senin (14/6/2021). Erni menambahkan, selama 6 tahun ini kita (keluarga bu Sukinah, red) hanya berselisih (eker-ekeran) dengan pemilik gudang (Sukiyati, red), saat ditanya b...

Mediabidik.com -  Anggota DPRD Jatim Blegur Prijanggono mengatakan Pemkot Surabaya saat ini harus meningkatkan kewaspadaan antisipasi pandemi covid-19 pasca melonjaknya pandemi di Bangkalan. "Pemkot dan Pemprov Jatim harus terus maksimal melakukan tracing otg yang ada di Surabaya dengan melakukan pembatasan pergerakannya," jelasnya, Minggu (13/6/2021). Politisi asal Partai Golkar ini mengatakan selain itu,yang terpenting peningkatan edukasi kepada masyarakat terhadap bahaya covid-19 terlebih varian baru yang saat ini muncul. "Beri pemahaman dan edukasi kepada masyarakat sehingga ada peningkatan kedisiplinan terkait covid-19 dan varian baru lainnya,"jelasnya. Soal penyekatan di Suramadu,Blegur mengaku menyerahkan sepenuhnya pada langkah pemkot Surabaya untuk memutus pandemi. "Apa saja bisa dilakukan di perbatasan Suramadu misalnya dilakukan PSBB sementara dimana untuk menghindari kerumunan yang ada di daerah perbatasan", Ucap Blegur asal Dapil Surabaya. Se...

Mediabidik.com - Pimpinan DPRD Jatim Anwar Sadad minta Pemprov Jatim lebih serius dalam menangani masuknya varian baru Covid 19 yang dibawa Pekerja Migran Indonesia (PMI).  Pasalnya varian baru Covid-19 itu diduga memicu penularan yang tinggi di beberapa kabupaten/kota di Jatim. "Pemprov harus lebih serius menangani kasus Covid-19 varian baru. Artinya jangan dianggap enteng, bisa jadi strategi yang sudah dipakai tidak akan bisa sama lagi digunakan menurunkan penularan Covid 19," kata Anwar Sadad , Sabtu (12/6/2021). Politisi Asal Partai Gerindra ini mengakui pihaknya sudah pernah mengingatkan bahwa kedatangan PMI ke Jatim akan berpotensi menyebabkan lonjakan Covid-19. "Saya kan pernah menyatakan bahwa itu suatu keteledoran, karena mungkin pengawasan tidak dilakukan dengan ketat," tambahnya. Dikatakan Pria Pasuruan ini bahwa semua elemen harus bersatu untuk menangani melonjaknya kasus Baru covid 19 di Jatim. DPRD Jatim sendiri akan mendukung penuh kebijakan Pemprov ...

Mediabidik.com - Silaturahmi akan memunculkan peluang untuk sinergi dan kolaborasi. Memberi kekuatan untuk terus tegak berdiri, berjuang bersama membangun negeri. Karena iltulah, bertajuk "Silaturahim Kebangsaan", PKS Jawa Timur berkunjung ke Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jatim, Jum'at (12/6/2021).  Irwan Setiawan, Ketua DPW PKS Jatim dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa kunjungannya yang didampingi oleh pengurus PKS Jatim dalam rangka untuk bersilaturahmi dan memohon doa restu agar PKS Jatim bisa terus berkontribusi untuk memperbaiki kondisi negeri, khususnya di Jawa Timur.  "Kami datang untuk bersilaturahmi kepada para guru kami di PW Muhammadiyah, ini agar kami mendapatkan nasihat dan doa agar PKS bisa mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera, khususnya di Jatim," harap Irwan.  Irwan kemudian juga meminta doa agar PKS Jatim bisa mewujudkan visi menjadi partai Islam yang rahmatal lil 'alamin yang kokoh dan terdepan dalam melayani rakyat dan Negara...