Skip to main content

Antisipasi Parcel Kadaluarsa, Komisi B Jatim Minta Disperindag & BPOM Sidak Lapangan Sampai Tingkat Kartel

SURABAYA (Mediabidik) – Meskipun puasa baru dijalani beberapa hari, akan tetapi sudah banyak dijumpai hampir di setiap pusat perbelanjaan atau Mal maupun pedagang musiman yang menawarkan bingkisan lebaran (Parcel) sudah banyak di temukan, namun terkadang banyak masyarakat yang yang menjadi korban akibat makanan dan minuman kaleng yang ada di dalam parcel tersebut kadaluarsa alias ekspixed.
    
Ach .Firdaus Febrianto,SH.MM Anggota Komisi B DPRD Jatim membidangi Perekonomian merasa prihatin melihat sering kali masyarakat menjadi korban akibat ulah pedagang atau pengusaha nakal yang masih menjual makanan dan minuman kaleng yang sudah kadaluarsa alias basih.
     
" Ini sangat berbahaya karena menyangkut nyawa seseorang akibat menkonsumsi makanan dan minuman kaleng yang ada di dalam bingkisan parcel dan bisa mengakibatkan masuk rumah saklit hingga harus opname karena karacunan makanan yang sudah jatuh tempoh alias kadaluarsa," tegas Firdaus saat ditemui diruang kerjanya, Rabu (31/5).
     
Politisi asal Fraksi Partai Gerindra Jatim ini sangat menyayangkan sikap pemerintah dalam hal ini Disperindag Jatim maupun BPOM yang sepertinya kurang tegas dan tanggap terhadap persoalan yang terjadi dilapangan tentang bingkisan lebaran seperti parcel yang isinya kadaluarsa.
    
" Seharusnya Disperindag dan BPOM melakukan pengawasan ketat hingga tingkat kartel sebab persoalan mamin parcel kadaluarsa ini biasanya diduga dilakukan di tingkat produsen paling bahwa yang melakukan kecurangan tersebut," terang Firdaus yang 2 periode duduk sebagai wakil rakyat Jatim ini.
     
Maka itu, lanjut politisi yang maju dari dapil Gresik dan Lamongan ini mendesak kepada dinas terkait untuk melakukan pengawasan ketat terhadap makanan dan minuman kaleng yang di kemas dalam bingkisan lebaran berupa parcel untuk mengecek tanggal beredarnya.
   
" Jangan sampai kejadian yang sudah -sudah masyarakat yang menjadi korban keracunan, gara-gara mengkonsumsi makanan dan minuman kaleng karena ekspixed dan ini sangat berbahaya sekali, bila di temukan dilapangan pemerintah harus mengambil tindakan tegas terhadap pedagang nakal tersebut," terang mantan Anggota Komisi A yang membidangi Hukum dan Pemerintahan ini. (rofik)
     
     

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...