Skip to main content

Meski Aman Dari Flu Babi, Pemkot Tetap Lakukan Langkah Preventif

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota Surabaya mensosialisasikan antisipasi flu babi meski sampai saat ini masih aman dan tidak ada kasus yang terjadi di Kota Pahlawan. Hal ini sebagai langkah preventif yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya supaya terhindar dari serangan virus flu babi ini.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Surabaya dr Mira Novia memastikan hingga saat ini belum ada kasus penyakit flu babi di Kota Surabaya. Ia bahkan berharap tidak ada warga Surabaya yang terkena virus yang bernama H1N1 ini, karena penanganannya sangat ribet dan perlu kehati-hatian.

"Sampai sekarang belum ada yang terserang penyakit ini dan semoga tidak ada karena penangananya ribet, kamarnya harus terisolasi, perawat dan dokternya harus memakai masker khusus bukan yang biasa-biasa, dan ambulancenya harus selalu steril dan dibersihkan supaya tidak menular," kata Mira saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Senin (11/2/2019).

Ia pun menjelaskan, gejala-gejala penderita yang terkena virus H1N1 hampir sama seperti flu biasa. Bahkan, si penderita ini juga batuk, demam dan sesak hingga komplikasi di paru-paru. Oleh karena itu, apabila ada warga yang mengalami gejala-gejala ini, maka harus segera diperiksakan ke dokter secepatnya. "Namun yang paling penting juga adalah sebelum dia flu, perlu diketahui dulu dia habis bepergian kemana, apakah dari luar negeri yang negaranya pernah terserang virus H1N1?. Kalau memang dari negara yang terserang virus ini, maka ini indikasi bahwa dia benar-benar terserang flu babi," kata dia.

Mira juga mengimbau kepada warga Surabaya yang akan bepergian atau wisata ke luar negeri yang negara tersebut terserang virus flu babi. Ia meminta warga supaya melakukan imunisasi sebelum berangkat bepergian. Hal ini penting untuk mengantisipasi tubuh supaya tidak ikut terserang ketika berkunjung ke negara tujuan. "Di samping itu, kita harus selalu membudayakan hidup sehat sehari-hari, karena virus itu bisa datang dari mana-mana," ujarnya.

Selama ini, pengawasan terhadap babi dan pemotongan babi di Rumah Potong Hewan (RPH) sudah dilakukan secara maksimal. Bahkan, sudah ada tim khusus untuk mengecek babi-babi yang akan dipotong dan yang akan disebarkan di Surabaya. "Jadi, upaya kami sudah maksimal, termasuk di RPH," imbuhnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RPH Surabaya Bela Bima juga memastikan pemotongan babi di instansinya sudah steril dan melalui beberapa pemeriksaan dan proses panjang. Awalnya, babi-babi itu didatangkan dari daerah-daerah penghasil ternak babi, seperti Blitar, Tulungagung, Situbondo dan beberapa daerah lainnya.

"Jadi, pada saat usia panen, dia dilakukan pemeriksaan oleh dokter hewan di daerah itu. Ini nanti yang akan mengeluarkan rekomendasi berupa surat keterangan kesehatan hewan. Nah, ketika tiba di RPH, surat inilah yang akan kami tanya," kata Bima.

Selanjutnya, dokter hewan di RPH akan memeriksa lagi dan mencocokkan dengan surat keterangan kesehatan hewan yang telah dibuat oleh dokter hewan sebelumnya. Karenanya, dalam proses pemotongan babi di RPH, dilakukan filter atau pemeriksaan dua kali. "Pemotongannya pun berbeda dengan sapi dan kambing. Dalam proses pemotongan inilah virus-virusnya dihilangkan. Tempatnya pun berbeda dengan pemotongan sapi dan kambing," kata dia.

Bima juga memastikan bahwa pemotongan babi itu hanya dilakukan dua hari sekali di RPH. Dalam sekali potong, rata-rata memotong 200 babi. "Kemarinnya saat imlek sampai tembus 300 babi," pungkasnya. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...