Kakanwil Kemenhumkam Jatim Lantik 27 Anggota MPDN Jatim

SURABAYA (Mediabidik) – Kakanwil Kemenhumkam Jatim Susy Susilawati melantik 27 Anggota Mejelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Jatim yang baru, (20/2/2019). Para anggota baru itu akan bertugas di 10 wilayah yang ditentukan. Sampai saat ini, sudah ada 18 MPDN di Jatim. Mereka harus mengawasi sekitar 2.300 Notaris di seluruh Jatim.

MPDN merupakan suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap notaris. Karena pentingnya fungsi MPDN, Kakanwil berharap MPDN Jatim bisa semakin profesional.

Karena pekerjaannya yang berat, Kakanwil berharap para Anggota MPDN bisa bekerja lebih baik dan profesional. Karena, mereka tidak hanya membawa nama pribadi. Tapi juga nama besar Kemenkumham. Memang, MPDN merupakan kepanjangan tangan dari Menkumham. "Saya berharap agar anggota MPD yang telah mengangkat sumpah/janji pada hari ini dapat bekerja dengan baik, saling sinergi dalam mengawasi perilaku notaris dan mengawasi pelaksanaan jabatan notaris," harap Susy.

Susy juga berharap agar MPDN bisa menjaga nama baik notaris. Salah satu caranya dengan berkurangnya notaris yang bermasalah dengan aparat penegak hukum. "Fungsi pembinaan dan upaya-upaya preventif harus dikedepankan, agar tidak ada lagi notaris yang bermasalah," ujarnya. (opan)

Foto : Tampak proses pelantikan 27 Anggota Mejelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Jatim yang baru oleh Kakanwil Kemenhumkam Jatim Susy Susilawati, (20/2/2019). Henoch Kurniawan

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...

Mediabidik.com

Search This Blog