Skip to main content

Komisi A Nilai Penurunan APK oleh Linmas Menyalahi Peraturan Pemilu

SURABAYA (Mediabidik) - Hearing yang digelar diruang Komisi A DPRD Surabaya Rabu (6/2/2109) terkait penurunan alat peraga kampanye (APK) yang dianggap melanggar aturan oleh anggota Linmas (Perlindungan Masyarakat) beberapa waktu lalu, diprotes oleh caleg incumbent.

Pasalnya Komisi menilai penurunan APK oleh anggota Linmas tersebut dianggap telah menyalahi tugas pokok propesi (Tupoksi) sebagai anggota Linmas serta melanggar peraturan dan undang-undang tentang pemilu.

Adi Sutarwijo Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya mengatakan, jadi kita ingin Linmas agar tidak terlibat dalam penertiban APK pemilu, sesuai tupoksi kita ingin linmas fokus di perlindungan masyarakat.

"Diperbantukan boleh, tapi yang tanggung jawab bukan linmas. Tapi satpol PP yang didepan, " terang Awi sapaan akrab Adi Sutarwijo, Kamis (7/2/2019).

Awi menjelaskan, jadi yang menertibkan APK itu Satpol PP sebagai penegak perda, kalau itu melanggar undang-undang kepemiluan itu bawaslu.

"Yang kedua, ada prosesurnya ngak lantas kemudian gradak-gradak gitu. Prosedur itu harus ada peringatan dulu dan sebagainya." ucapnya.

Politisi PDIP ini menambahkan, kami berpendapat yang menurunkan itu alangkah baiknya pihak yang memasang. "Kalau itu ditegur keliru, yang memasang menyadari. Dia akan menurunkan sendiri, bukan aparatur Satpol PP atau Linmas," imbuhnya.

Lebih lanjut dia menyampaikan, kami mendengar dan menerima banyak laporan bahwa Linmas itu melakukan operasi sendiri, pokok persoalannya ada disitu. Kemarin kita mendapat screen shot seperti itu. Kalau pun benar, seharusnya itu Satpol PP. 

"Walaupun masalah urgent karena tupoksinya berbeda, bahkan didalam pelanggaran-pelanggaran perda, misalnya bangunan yang tidak ber IMB atau perijinan tidak lengkap. Itukan ada surat peringatan dulu, ngak lantas langsung ditutup, kan ngak begitu. Itu yang tidak yang tidak dilakukan, karena Linmas tidak punya SOP penertiban." paparnya.

Sementara Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Irvan Widyanto mengatakan, Satpol PP tidak bisa sendiri melakukan tindakan pencabutan, pelepasan APK yang ada di ruang publik yang nyata melanggar aturan dari Bawaslu Kota Surabaya.

"Ya kita meminta bantuan ke Linmas untuk menertibkan APK yang melanggar." ujarnya.

Ia menjelaskan, ketika terlihat ada APK baik Caleg maupun baliho partai yang melanggar penempatannya maka Satpol PP secara silmultan kordinasi dengan Bawaslu dan Linmas, untuk menurunkan APK tersebut. 

Namun sayangnya, saat kita melakukan penertiban banyak caleg terlebih caleg incumbent yang kini masih duduk di DPRD Kota Surabaya protes keras, mengapa penertiban dilakukan oleh Linmas bukan Satpol PP. 

Irvan menambahkan, saat hearing dengan Komisi A, Rabu kemarin (06/02/2019) dewan mempertanyakan kepada kami mengapa Linmas yang menertibkan bukan Satpol PP.

"Kita jawab, memang Satpol PP yang melaksanakan, namun prakteknya kita  meminta bantuan Linmas jadi tidak ada masalah. Ini yang dipertanyakan oleh Komisi C."kata Irvan.

Irvan menegaskan, siapapun yang melanggar aturan akan ditindak dan diturunkan APK nya, meskipun APK caleg incumbent jika itu melanggar tetap akan ditindak, "Namun sekali lagi dalam bertindak kita kordinasi dengan Bawaslu dan Linmas Kota Surabaya." tegasnya.

Perlu diketahui pelanggaran APK yang dimaksud salah satunya, memasang di pohon, tiang listrik, publik area, kampus, dab sekolah serta lembaga pendidikan. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Dukung Penyelenggaraan Layanan QRIS Trans Jatim, Bank Jatim Raih Penghargaan

SURABAYA|Mediabidik.Com - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) terus bersinergi dengan program-program Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) demi memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat. Salah satu bentuk support Bank Jatim, yaitu memfasilitasi kemudahan pembayaran transportasi bus Trans Jatim.  Berkat pelayanan prima yang diberikan oleh BJTM itu, perseroan berhasil mendapatkan apresiasi berupa piagam penghargaan dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur (Dishub Jatim) atas kerja sama penyelenggaraan layanan pembayaran non tunai melalui QRIS pada sistem E-Ticketing Trans Jatim. Piagam penghargaan tersebut diserahkan oleh Kepala Dishub Jatim Dr Nyono dan diterima oleh Direktur Kepatuhan Bank Jatim Umi Rodiyah dalam acara Peresmian Operasional bus Trans Jatim Koridor IV (Gresik - Lamongan) dan Trans Jatim Luxury, di Alun-Alun Lamongan, pada Jumat (9/8/2024). Turut hadir juga dalam kesempatan tersebut, Pj Gubernur Jawa Timur Adhy...

Pj Gubernur Jatim Lepas Atlet Jatim Menuju PON XXI Aceh-Sumut

SURABAYA|Mediabidik.Com - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono optimistis atlet kontingen Jawa Timur (Jatim) dapat membawa pulang gelar Juara Umum dalam Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI 2024 di Aceh-Sumut pada 9-20 September mendatang. Hal tersebut disampaikannya saat melepas Kontingen Jawa Timur di Halaman Gedung Negara Grahadi Surabaya, pada Jumat (30/8/2024) sore.  Pelepasan tersebut ditandai dengan pemakaian jaket dan topi secara simbolis kepada perwakilan atlet dan pelatih oleh Pj Gubernur Adhy. Pj Gubernur Adhy mengatakan, optimisme raihan juara umum di PON kali ini sangatlah realistis. Mengingat pada gelaran PON XX di Papua tahun lalu, Jatim dapat menduduki juara ketiga. "Target tentunya yang terbaik lebih dari PON XX kemarin. Cita-cita kita jelas Juara Umum. Kita akan berjuang sekuat tenaga. Insya Allah nanti kami juga akan membersamai mereka bertanding. Kita doakan semoga Jawa Timur akan memperoleh juara umum atau paling tidak lebih daripada PON ke...