Skip to main content

BLH Surabaya Segera Panggil RS Husada Utama

SURABAYA (Mediabidik) - Walaupun belum mengantongi ijin tempat penyimpanan sementara (TPS) B3 dari Badan Lingkungan Hidup (BLH)  kota Surabaya. PT Selamat Sukses Barokah (SSB) masih nekat beroperasi. Namun dalam melakukan kegiatan operasional PT SSB hanya mengantongi ijin angkutan dari Dirjen Perhubungan Darat Pusat serta Surat Rekomendasi dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasalnya sebagai jasa Transporter (angkutan) limbah medis (B3) beroperasi di Surabaya dan mengambil sampah medis rumah sakit Surabaya, diantaranya RS Husada Utama dan RS Adi Husada Undaan Kulon Surabaya, Ironisnya PT SSB tidak mempunyai ijin TPS B3 dari BLH kota Surabaya serta tempat penampungan sendiri. 

Musdiq Ali Suudi Kepala Dinas Badan Lingkungan Hidup kota Surabaya mengatakan, " Kantor maupun alamatnya sudah pindah, kita dua kali kirim surat dan kita panggil rapat juga tidak datang  kemudian kita cek di kantor tidak ada,sudah pindah ke Sidoarjo, ,"terang Musdiq saat ditemui diruang kerjanya. Rabu (1/3).

Musdiq menambahkan," Kalau ijin TPS B3 di kita tidak ada, teman-teman sudah cek data dan tidak ada, kita juga akan klarifikasi ke Husada Utama, kalau dia (Husada Utama) pernah kirim surat ke kita, saya minta nomer suratnya dan tanggal berapa kirim, nanti akan kita cek,"pungkasnya..

Sementara Manager Umum RS Husada Utama ketika dikonfirmasi terkait hal tersebut mengatakan," Kita masih kerjasama dengan PT SSB, karena dia (PT SSB) masih melakukan aktifitas angkut sampah," kata Koko, saat dikonfirmasi melalui ponselnya, Rabu (1/3). 

Disinggung tidak adanya ijin dari BLH Surabaya, Koko menjelaskan," Makanya kita masih nunggu surat dari BLH, karena kemarin dari Dinkes juga kesini menanyakan tentang perijinan dan lain sebagainya, ya saya tunjukkan kalau ijinnya ada, terkait itu (TPS-red) tinggal rekomendasi dari LH, kalau surat saya dibalasi kalau dia (PT SSB)  tidak ada ijin dan lain sebagainya kita nggak pa-pa.
Artinya kita tidak bisa memutuskan sepihak, kalau sepihak mereka bisa nuntut, karena menyalahi perjanjian. Dan kita harus ada dasar surat dari LH untuk mengambil tindakan,"tegasnya.

Perlu diketahui, selain tidak mempunyai ijin TPS B3 dari BLH Surabaya, PT SSB juga tidak mempunyai TPS sendiri, selain itu PT SSB bongkar muat limbah medis (B3) di tempat terbuka dan padat penduduk, perbuatan PT SSB disinyalir melanggar Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup.(pan) 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...