Dewan Jatim Miris Lihat Infrastruktur Jalan, Jembatan Rusak dan Berlubang

SURABAYA (Mediabidik) – Hingga kini persoalan jalan rusak yang terjadi di wilayah Jawa Timur seperti sepanjang jalan di wilayah kabupaten Gresik tepatnya di daerah Betoyo sampai Manyar kondisinya memprihatinkan, pasalnya jalan tersebut belum di aspal oleh pemerintah sehingga setiap pengendara lewat situ dipastikan debunya berterbangan dan sangat menggangu pernafasan terutama bagi pengguna pengendara sepeda motor.

     

Anggota DPRD Jatim Ach.Firdaus Febrianto,SH.MM mengatakan, dirinya sangat miris melihat kondisi yang ada di kabupaten Gresik, karena sudah sering kali ia menyampaikan agar pemerintah memperhatikan jalan yang menghubungkan Betoyo hingga Manyar tersebut untuk di aspal.

     

" Sangking jenunya masyarakat menunggu tanggapan dari pemerintah, hingga akhirnya masyarakat melakukan demo stop jalan dengan harapan pemerintah segera melakukan pengaspalan jalan tersebut," terang Firdaus saat di temui di ruang kerjanya, Sabtu (18/3).

      

Namun, sepertinya  Pemprov Jatim lepas tangan terkait hal tersebut, sebab menurut pengakuan Pemprov jalan tersebut masuk rana BBPJN V Waru sehingga pemerintah pusatlah yang harus melakukan pengaspalan.

      

Sementara itu persoalan jembatan rusak masih sering dijumpai dibeberapa wilayah, semestinya pemerintah melalui instansi terkait membangun kembali jembatan-jembatan yang rusak.

     

" Keberadaan jembatan sangat penting di butuhkan masyarakat, karena salah satu akses penghubung dari desa kedesa lainnya bahkan dari wilayah ke wilayah lainnya,"tegas Anggota Komisi A DPRD Jatim. 

      

Di tambahkan Firdaus, masalah sertifikasi tanah di daerah Gresik yang mayoritas banyak berdiri perumamahan ternyata masyarakat disana kesulitan untuk mengurus HGB,  padahal mereka tinggal didaerah tersebut cukup lama 25 sampai 30 tahun tapi ternyata masih sulit mengurus dan terkesan terombang ambing.

    

"Ketika masyarakat ke BPN justru pihak BPN menyalahkan ke pihak pengembang (Developer) begitu pula sebaliknya ketika masyarakat ke pihak Developer justru BPN yang disalahkan," papar pria asli kelahiran Gresik ini.

    

Politisi asal Partai Gerindra Jatim tersebut sangat menyesalkan tindakan yang dilakukan oleh pihak BPN dan Developer, karena itu sebagai wakil rakyat saya mendesak kepada pemerintah terutama pihak BPN unuk mempermudah masyarakat yang mau mengurus HGB rumah warga. (rofik)