Soal Bopda SMA/SMK, Gubernur Sarankan Pemkot Konsultasi ke Mendagri

SURABAYA (Mediabidik) - Sejumlah anggota DPRD bersama Walikota Surabaya, Tri Rismaharini Wali Kota Surabaya berkunjung ke ruang kerja Gubernur Jatim Soekarwo untuk membahas soal pengelolaan SMA-SMK di Surabaya, yang kini menjadi wewenang Pemprov.

Tri Rismaharini Wali Kota Surabaya, yang didampingi Wakil Walikota Wisnu Sakti Buana, Agus Imam Sonhaji Kepala Bappeko, sedangkan dari DPRD Surabaya, Ketua Armuji, Masduki Toha dan Ratih Retnowati, pimpinan Komisi, dan pimpinan fraksi di DPRD Kota Surabaya. sementara yang mendampingi Gubernur jatim adalah Himawan Kabiro Hukum Jatim dan Saiful Kadispendik dan Kebudayaan Jatim.

Menurut Junaedi Ketua Fraksi Demokrat DPRD Surabaya yang turut dalam pertemuan, Gubernur Jatim sama sekali tidak keberatan jika Pemkot Surabaya berkeinginan untuk tetap berpartisipasi soal pendanaan pengelolaan SMA-SMK di Kota Surabaya.  

"Gubernur ini posisinya kan hanya mengemban amanah UU, kalaupun sekarang wewenang pengelolaan SMA dan SMK di Surabaya menjadi milik Pemprov, itu kan hanya melaksanakan saja, isitilah jawanya, ketiban sampur," ucapnya.

Namun demikian, lanjut Juanedi, niat kuat dari pemkot Surabaya untuk tetap membantu pendanaan terhadap SMA dan SMK di Kota Surabaya terkait program pendidikan gratis 12 tahun telah mendapatkan respon yang baik dari Gubernur, hanya saja tetap akan mempertimbangkan unsur kehati-hatian dalam pelaksanaannya.

"Menyimak hasil perbincangan tadi, Gubernur hanya membutuhkan legal formalnya dalam bentuk hitam diatas putih, jadi bukan lisan, makanya diminta agar kembali berkonsultasi ke Kemendagri bersama-sama sekaligus bisa mendapatkan surat tertulisnya," tandasnya.

Tidak hanya itu, Juanedi juga menyampaikan bahwa Gubernur Jatim meminta kepada Pemkot Surabaya untuk kembali berkonsultasi soal bagaimana cara pengawasan dan pelaksanaannya, bahkan Gubernur mempersilahkan semua pihak untuk turut mengawasi.

"Jika nota tertulis dari Kemendagri bisa didapatkan, Pakde (Gubernur Jatim-red) juga memperbolehkan jika sistem pengawasannya melibatkan DPRD dan Pemkot Surabaya," imbuhnya.

Wakil ketua Komisi D DPRD Surabaya ini juga mengakui jika pertemuan antara Walikota Surabaya dengan Gubernur Jatim kali ini merupakan kali pertama, karena selama ini memang belum pernah terjadi. 

"Meskipun pertemuan antara Walikota Surabaya dan Gubernur Jatim ini merupakan yang pertama kalinya, namun pembahasan soal pengelolaan SMA-SMK sudah mulai menunjukkan adanya titik temu, karena pak Gubernur sangat wellcome," tandasnya. (pan)