DPU CKTR Serapan Anggaran Paling Tinggi Prosentasenya

SURABAYA (Mediabidik) - Serapan anggaran di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)  melampaui ekspektasi dari anggota  Komisi C DPRD Kota Surabaya. Salah satunya seperti di Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang (DPU CKTR).

Anggota Komisi C Sukadar mengungkapkan, per tanggal 27 Desember serapan anggaran di Dinas PU Cipta Karya sudah mencapai 99 persen lebih atau hampir 100 persen.

"Untuk Cipta Karya serapannya sangat bagus. Kalaupun masih kurang sedikit saya optimis akhir Desember dapat terpenuhi," ujar Sukadar, Rabu (28/12/2016).

Begitu juga untuk Dinas PU Bina Marga dan Pematusan (DPU BMP) menurut Sukadar, serapan anggaran tahun ini juga menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan. Sampai 27 Desember sudah mencapai 73,34 persen.

"Untuk periode yang sama pada tahun sebelumnya, serapan Dinas PU Bina Marga hanya mencapai 62 persen," jelasnya.

Meski baru mencapai 73,34 persen, Dinas PU Bina Marga optimis penyerapan anggaran tahun ini bisa mencapai 81 persen. Karena hingga saat ini masih banyak serapan yang belum dilaporkan.

Politisi dari PDI-P ini kemudian mencontohkan sejumlah pembebasan lahan yang sudah dibayar namun belum dilaporkan dalam Surat Pertanggung Jawaban (SPJ).

"Berani menyatakan demikian karena beberapa pembebasan lahan yang sudah dibayar belum dilaporkan belum di SPJ," tandas Sukadar.

Sementara untuk serapan anggaran secara keseluruhan menurutnya, per tanggal 27 Desember sudah mencapai 84,4 persen.

Berbeda dengan Sukadar, anggota Komisi C lainnya Vinsensius menegaskan serapan anggaran di DPU CKTR per tanggal 27 Desember baru mencapai 91,73 persen.

"Kalau untuk retribusi sudah melebihi target. Yakni mencapai 130,7 persen. Kalau serapan untuk belanja langsung dan tidak langsung, ya itu tadi belum sampai 99 persen," terang Awey, sapaannya.

Sedangkan untuk serapan di DPU BMP data yang disampaikan Awey tidak jauh berbeda dengan yang dimiliki Sukadar. Menurut Awey, serapan di Dinas PU Bina Marga sudah mencapai 73,8 persen.

Posentase pencapaian paling rendah ada di pos kegiatan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pemukiman. Sampai saat ini serapannya baru mencapai 37,48 persen.

"Jika melihat serapannya, ada banyak kegiatan pembangunan infrastruktur permukiman yang merupakan usulan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dan Jasmas yang tidak terlaksana," pungkas Awey. (pan)