SURABAYA (Mediabidik) - Konflik kepanjangan di internal DPC Hanura Surabaya hingga memunculkan dualisme kepemimpinan DPC yang sama-sama saling klaim keabsahannya. Dari hasil Muscablub Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kota Surabaya beberapa waktu lalu, Edi Rachmat berhasil terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPC yang baru periode 2015-2020.
Terbaru, Edi juga sudah mendapatkan SK dari DPD Hanura Jatim dengan nomor SKEP/002.b/C/DPD¬_JTM/HANURA/X
Namun rupanya hasil Muscablub ini terkesan mendapatkan perlawanan di tingkat DPC. Bagaimana tidak, dalam rangka menyambut hari ulang tahun partai Hanura ke 10, hari ini (20/12/2016) DPC Hanura Surabaya telah melakukan persiapan dengan mulai memasang umbul-umbul, bendera partai dan spanduk di beberapa wilayah Surabaya, terutama di pusat kota.
Hanya saja anehnya, spanduk yang terpasang masih memuat foto Wisnu Wardhana (WW) sebagai Ketua DPC Hanura Surabaya dan Agus Santoso sebagai Sekretaris. Tentu saja hal ini tidak sesuai dengan hasil Muscablub beberapa hari yang lalu.
Ditanya soal umbul-umbul, bendara dan spanduk yang masih memuat foto kepengurusan yang sebelumnya, Agus Santoso menjawab bahwa seluruh kepengurusan di tingkat DPC Surabaya masih mengakui kepemimpinan WW dan dirinya, karena hasil Muscablub dianggap cacat hukum.
"Kami semua yang ada di jl Raya Ngagel menolak Edy, karena rekom dari DPP yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Chaerudin Ismail sedang ketumnya bapak H. Wiranto, terus SK DPD nya yang tandatangan sekretarisnya Warsito yang bermasalah, SK nya Warsito yang tandatangan Plh. Chaerudin Ismail," jawabnya, Selasa (20/12/2016)
Tidak hanya itu, Agus juga mengatakan jika sudah ada bukti tidak sahnya kepengurusan DPD Jatim yang baru, yakni ditolaknya produk SK yang ditandatangani oleh Warsito sebagai Sekretaris yang baru oleh Banpol.
"Sudah terbukti dipemerintahan menandatangani Banpol juga ditolak, artinya semua pruduknya Warsito tidak Sah," tandasnya.
Mendengar kabar ini, Edi Rachmat menanggapi dengan enteng, bahkan mengucapkan terimakasih kepada Agus, karena dianggap telah membantu untuk mempromosikan partai Hanura di Kota Surabaya.
Namun Edi juga meminta kepada Agus Santoso untuk membuktikan klaimnya sebagai pengurus DPC Hanura Surabaya di acara Munaslub yang bakal di gelar besok tanggal 21 Desemeber 2016 di Jakarta. Bisa masuk ruangan Munaslub atau tidak.
"Ya terimakasih untuk promosikan partai hanura, tetapi kalau ngaku-ngaku DPC, ya lihat saja, bukan hanya DPC, di DPD dan DPP pun ada yang merasa dirinya pengurus, biasa itu di politik, tapi ya buru-buru sadar lah, agar tidak malu banget, kemudian kuncinya besok siapa yang bisa masuk di munaslub itu kata Sekjend," sergahnya. (pan)
Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...
Comments
Post a Comment