Skip to main content

Warga Apresiasi Program Sertifikasi Massal di Surabaya

SURABAYA (Mediabidik) - Wajah sumringah terpancar dari beberapa warga Kelurahan Kebonsari, Jumat (27/1) sore. Mereka adalah warga yang mengikuti program Sertifikasi di kota Surabaya pola SMS (Sertifikat Masal Swadaya) dan CSR. Setelah menjalani prosedur pengurusan, warga bisa menerima sertipikat tanah.

Penyerahan sertifikat tanah tersebut diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, Kepala kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur, Gusmin Tuari serta Plt Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya, Samsul Bahri. Ikut hadir dalam acar tersebut, Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya, Maria Theresia Ekawati Rahayu dan Kepala Bagian pemerintahan Pemkot Surabaya, Eddy Christianto. Serta perwakilan dari penyedia CSR.

Plt Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya, Samsul Bahri mengatakan, total ada 2835 warga dari 16 kecamatan yang berkas nya terkumpul dalam kegiatan Sertifikat kan Surabaya dengan pola SMS dan CSR ini. Dari jumlah itu, sebanyak 57 warga menerima sertifikat tanahnya, pada bulan Januari ini. Mereka adalah warga dari wilayah Kecamatan Lakarsantri, Kecamatan Benowo dan Kecamatan Jambangan yang meliputi 10 kelurahan di Surabaya 1 yang sudah dapat diselesaikan sertipikat tanahnya. Sementara warga lainnya akan menerima secara bertahap. "Pembagiannya bertahap. Ke depan, tiap bulan akan dibagi ke kelurahan," ujar Samsulbahri.

Menurut Samsul, kegiatan Sertifikat kan Surabaya yang merupakan pertama kali di Indonesia, berjalan sangat lancar. Ini karena Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memberikan dukungan penuh dari dinas terkait hingga kecamatan, kelurahan dan juga LKMK.  Dukungan penuh dari Pemkot itu disebut Samsul membuat personel dari kantor pertanahan Kota Surabaya, juga bersemangat dalam menyukseskan program ini.

"Kami sampaikan terima kasih kepada Pemkot Surabaya atas dukungannya.
Dengan adanya dukungan ini, kawan-kawan bekerja di kelurahan jadi lebih semangat dan tidak ada halangan berarti. Surat-surat yang dibutuhkan juga tidak terlalu susah,"imbuh Samsul.

Wali Tri Rismaharini menyebut, sejak awal Pemkot sudah melakukan sosialisasi kepada warga yang mengikuti program ini. Ada ribuan wargad an semuanya diundang untuk menghadiri sosialisasi agar paham substansi persoalan dan juga prosedur pengurusannya. Kini, warga sudah bisa merasakan kemanfaatan dari,

"Saya yakin warga sangat senang karena sangat terbantu dengan adanya program ini," ujar wali kota.
Karena jumlah nya puluhan ribu (tanah warga yang disertipikat kan), Wali Kota Risma mengaku butuh waktu untuk menyelesaikan semuanya.

Namun, Pemkot Surabaya akan terus memantau pengurusan di lapangan. Pemkot juga siap memberikan bantuan kepada warga bila menghadapi masalah semisal sengketa tanah ataupun masalah ahli waris. Namun, Pemkot akan merekap terlebih dulu laporan yang ada.

"Kami akan segera tindaklanjuti bila ada masalah di lapangan. Karena masalah nya macam-macam. Kalau ada yang membutuhkan sidang ahli waris, kami akan bantu menfasilitasi ," jelas mantan wali kota yang telah meraih banyak pernghargaan ini.

Warga yang menerima sertipikat tanah tersebut, beberapa diantaranya langsung mengucap syukur. Salah satunya Djoko. Warga Kelurahan Lidah Wetan ini mengaku sangat terbantu dengan program Sertipikatkan Surabaya yang mengusung misi kepastian hak atas tanah demi kepastian investasi ini. 
"Program ini sangat membantu kami. Sejak awal kami tidak mendapati kesulitan ketika mengurus karena mengurusnya mudah,"ujar Djoko.(pan)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...