Skip to main content

Rotasi Pejabat Pemkot Menuai Protes

SURABAYA (Mediabidik) - Pelantikan 1559 pejabat struktural di lingkungan Pemkot Surabaya, pada hati Jumat (30/12) menyisahkan masalah. Ditengarai ada beberapa pejabat yang tidak terima dengan mutasi kemarin.

Kabar adanya pejabat yang tidak terima disampaikan langsung oleh Walikota Surabaya, Tri Rismaharini saat memberikan sambutan dalam peresmian sentra kuliner di Convension Hall Arif Rahman Hakim.

Dalam acara tersebut sebenarnya Risma hadir pada pukul 10.00 WIB. Namun karena adanya peristiwa tersebut mantan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) ini baru bisa datang pada pukul 10.30 WIB.

"Mohon maaf baru bisa datang karena baru saja menemui pejabat yang tidak terima dengan mutasi kemarin," ujar Tri Rismaharini dalam sambutannya, Rabu (4/1/2017).

Sementara informasi yang diperoleh di lingkungan Pemkot Surabaya, salah satu pejabat yang ditengarai tidak terima dimutasi adalah mantan Kepala Dinas Koperasi, Hadi Mulyono. Seperti diketahui, dalam mutasi kemarin Hadi dimutasi menjadi staff ahli Walikota bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan.

Namun ketika dikonfirmasi tentang kabar tersebut, secara tegas Hadi Mulyono membantahnya. Menurutnya, dia tidak pernah menemui walikota untuk mempertanyakan mutasi dirinya.

"Tidak benar itu mas," ujar Hadi Mulyono.

Informasi yang diterima sejumlah wartawan, Hadi Mulyono saat ini sedang berada di Taman Bungkul memenuhi sejumlah pedagang. Sekali lagi Hadi membantah dan menyatakan sedang berada di propinsi.

"Sekarang saya ada di propinsi untuk pamitan," bantahnya.

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kota Surabaya, Mia Santi Dewi mengaku tidak tahu soal adanya pejabat yang tidak terima karena dimutasi. Sampai sekarang belum ada laporan yang masuk ke BKD.

"Kalau misalnya ada yang kurang puas mungkin ada. Tapi sampai sekarang belum ada laporan yang masuk ke kita," jelas Mia Santi Dewi.

Disinggung soal pernyataan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini saat memberikan sambutan dalam peresmian sentra kuliner di Convension Hall Arif Rahman Hakim, Mia mengaku tidak tahu. 

"Kalau Ibu Wali ngomong seperti itu, saya tidak tahu," ujarnya.

Seperti diketahui pada hari Jumat sebanyak 1559 pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dilantik oleh Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini. Rinciannya, satu orang pejabat eselon II A, 32 pejabat eselon II B, 75 pejabat eselon III A, 118 pejabat eselon III B, 616 pejabat eselon IV A dan sebanyak 717 eselon IV B.   

Dalam pelantikan pejabat struktural yang diiringi hujan deras tersebut, selain pengukuhan, ada tiga kepala dinas/badan yang mengalami rotasi posisi. Widodo Suryantoro yang sebelumnya menjabat kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), dirotasi menjadi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar). 

Sementara posisi Kepala Disperindag diisi oleh mantan Kepala Badan Kearsipan dan Perpustakaan (Baperpus), Arini Pakistyaningsih. Adapun jabatan kepala Baperpus diisi oleh mantan Kepala Disbudpar, Wiwiek Widayati.(pan)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...