DPC PDI-P Surabaya Gelar Deklarasi Bersama Jaga NKRI

SURABAYA (Mediabidik) – DPC PDIP Kota Surabaya akan menggelar acara Deklarasi Bersama Jaga NKRI dan Mimbar Demokrasi untuk Rakyat, Minggu (22/1). Ketua DPC PDIP Kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana, Jumat (20/1) mengatakan, Deklarasi Bersama Jaga NKRI dilaksanakan sesuai rapat Pengurus DPC PDIP Kota Surabaya, Kamis (19/1), dalam menindaklanjuti Siaran Pers Sekjen DPP PDIP, Selasa (17/1).

"Rencananya kegiatan itu akan kami gelar di halaman Kantor DPC PDIP Surabaya selama tiga sampai tujuh hari, sesuai kebutuhan," terangnya.

Whisnu menegaskan, kegiatan tersebut diselenggarakan guna memberikan ruang kepada rakyat dan kader untuk menyampaikan aspirasi, agar tidak bergerak sendiri-sendiri, sekaligus mencermati situasi politik saat ini, terutama terhadap gerakan-gerakan kelompok tertentu yang cenderung menciptakan keresahan, dan mulai merongrong kewibawaan NKRI.

"Momen ini juga merupakan momen konsolidasi untuk melakukan Senam Politik, istilahnya Pak Sekjen (DPP PDIP)," jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris DPC PDIP Surabaya, Syaifudin Zuhri, yang sekaligus sebagai penanggung jawab acara menyampaikan, bahwa acara Deklarasi bersama dan Mimbar Rakyat tersebut bersifat terbuka bagi mereka yang cinta NKRI.

"Acaranya, akan dimulai Mingu malam, Pk. 19.00 WIB," paparnya.

Syaifudin menambahkan, hasil dari mimbar rakyat tersebut akan disampaikan ke Jakarta. Untuk itu, berharap, acara Deklarasi bersama Jaga NKRI dan Mimbar Demokrasi untuk Rakyat mendapat dukungan semua pihak agar bisa berjalan tertib, aman dan lancar. (pan)

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Mediabidik.com

Search This Blog