BLH Surabaya Segera Kirim Rekomendasi Pembekuan Ijin PT SSB ke BLH Pusat

SURABAYA (Mediabidik) - Untuk antisipasi bahaya ancaman limbah medis (B3) agar tidak menyebar di masyarakat serta desakan dari Komisi D DPRD Jatim. Badan Lingkungan Hidup (BLH) kota Surabaya akan melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke kantor PT Sukses Selamat Barokah (SSB) jalan Rungkut Mejoyo Selatan X/20 Surabaya. Sebagai jasa angkut (Transporte) limbah medis merupakan jenis bahan berbahaya dan beracun (B3) PT SSB disinyalir tidak mengantongi ijin Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Ijin Lingkungan, serta ijin tempat penyimpanan sementara (TPS) untuk sampah medis (B3) dari badan lingkungan hidup (BLH) baik provinsi maupun kota Surabaya.

Musdiq Ali Suudi Kepala Badan Lingkungan Hidup kota Surabaya ketika dikonfirmasi mengatakan," Kalau memang dia bongkar muat sampah medis, dia harus punya tempat penyimpanan sementara (TPS) sendiri dan itu ijinya dari kita. Kecuali kalau di cuma menampung, dan sampahnya bukan hanya dari Surabaya itu ijinnya ke Provinsi," terang Musdiq, Selasa (24/1).

Musdiq menegaskan," Sampah medis mestinya harus packing tidak boleh di pilah-pilah, apalagi bongkarnya ditempat terbuka, karena dia harus mempunyai tempat tersendiri, sampah medis merupakan jenis limbah B3 dan sangat berbahaya,"tegas Mudisq.

Lanjut Musdiq," Kita akan segera cek ijinnya disini sudah terdaftar apa tidak, saya juga akan kirim orang ke alamat PT SSB untuk sidak terkait perijinannya, Kalau transporter sendiri ijinnya dari pusat ke Menhub, kalau memang benar tidak mempunyai ijin kita akan segera kirim surat rekomendasi ke pusat untuk dibekukan ijinnya. Karena fungsinya hanya angkutannya, kalau memang melakukan pelanggaran agar segera di cabut ijinnya, karena dia (PT SSB) tidak punya fasilitas untuk penampungan. Karena untuk transporter tidak hanya punya ijin mengangkut, dia juga harus punya ijin penyimpanan sementara,"paparnya.

Perlu diketahui, walaupun tidak mengantongi ijin AMDAL dan Ijin TPS dari BLH kota Surabaya PT SSB masih saja melakukan bongkar muat sampah medis di tempat terbuka, padahal sampah medis merupakan jenis limbah B3 yang sangat berbahaya dan setiap harinya PT SBB melakukan bongkar muat sampah medis dari seluruh rumah sakit sebanyak kurang lebih 8-9 ton. Selain melanggar melanggar Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang PPLH, PT SSB juga melanggar Pasal 40 ayat 1 UU Pengelolaan sampah dan dapat dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda antara Rp100 juta hingga Rp5 miliar. (pan)

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Mediabidik.com

Search This Blog