Skip to main content

PDIP Targetkan 80 Persen Suara dan 30 Kursi Untuk Pilpres dan Pileg di Surabaya

SURABAYA (Mediabidik) - Partai PDI Perjuangan kota Surabaya menargetkan 80 persen suara dalam Pemilihan Umum (Pemilu) untuk tingkat Pemilihan Presiden (Pilpres) dan 30 kursi untuk tingkat Pemilihan Legislatif (Pileg) yang akan dilakukan pada 17 April 2019 mendatang.

"Kita sudah melakukan survey dan hasilnya masih 70 persen untuk Pilpres, jadi masih kurang 10 persen. Itu yang saat ini kami kejar," ujar, ketua DPC PDIP Surabaya, Whisnu Sakti Buana, Senin (7/1/2019).

Whisnu mengatakan, fraksi PDIP akan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dilakukan di Kemayoran, Jakarta, pada tanggal 9 hingga 11 Januari 2019. Sekaligus juga memaparkan hasil survey soal Pilpres yang dilakukan di Surabaya.

"Nanti kami akan berangkat tanggal 8, dan akan memberangkatkan seluruh ketua PAC dari masing - masing 31 kecamatan yang ada di Surabaya, "ungkapnya.

WS sapaan Akrab Whisnu Sakti Buana mengungkapkan, berdasarkan survey yang dilakukan fraksi PDIP, pemilih banyak yang datang dari kelompok milenial. "Tapi kalau di tingkat Nasional pemilih dari kelompok milineal masih dikatakan lemah," bebernya.

Ditanya soal masih banyaknya tingkat golput di Surabaya, pria yang juga ketua Panpel Persebaya Surabaya itu menyalahkan penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya. Itu bukan tanpa sebab. Pasalnya, selama ini KPU tidak melakukan kroscek dengan baik.

"Jadi saat kami melakukan survey di lapangan KPU masih memberikan surat suara kepada masyarakat yang sudah meninggal. Artinya kan orang tersebut masih tercatat padahal sudah meninggal," ucap WS.

Menurutnya, seharusnya KPU lebih teliti untuk melakukan pemeriksaan dilapangan agar tidak terjadi kericuhan. "Saya berharap KPU bisa lebih sering turun ke lapangan dan melakukan sosialisasi serta lebih teliti," pungkasnya. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...