Skip to main content

ORI Jatim Sambut Positif Inisiatif Kemenkumham Jatim

SURABAYA (Mediabidik) – Pembangunan Zona Integritas menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan pelayanan publik. Langkah dini yang dilakukan Kanwil Kemenkumham Jatim ini pun tak pelak mendapat apresiasi dari Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jatim Agus Widiyarta. Dia menilai, ini adalah komitmen yang kuat untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat.

Hal itu diungkapkan Agus usai mengikuti Apel bersama dalam rangka pencanangan pembangunan Zona Integritas (ZI) Kanwil Kemenkumham Jatim, Rabu (2/1/2019). Menurut Agus, inisiatif yang dilakukan Kemenkumham Jatim merupakan langkah awal yang sangat baik. "Ini masih awal tahun sudah sangat bersemangat, ini sangat positif," ujarnya.

Menurutnya, pembangunan ZI ini harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Setelah itu, masih ada tantangan yang lebih berat menuju WBK. "Persiapan harus lebih matang lagi untuk menjadi WBK," lanjut Agus.

Agus menjelaskan, Ombudsman akan mengambil peran sebagai pembina dalam pelayanan publik. Mengingat, pelayanan publik adalah salah satu unsur penilaian untuk mendapatkan predikat WBK. Pihaknya akan melakukan evaluasi secara rutin. "Apakah semua komponen pelayanan publik sudah terpenuhi atau belum," sambungnya. 

Dia sependapat dengan Kakanwil Kemenkumham Jatim Susy Susilawati bahwa pembangunan ZI harus dilakukan secara menyeluruh. Perubahan tidak hanya sistem, tapi juga perilaku ASN. Jika sistem pasti sudah diarahkan untuk yang terbaik. Namun, mengubah mindset dan culture set tidak bisa dilakukan secara instan. "Kami akan sering-sering melakukan mysterious shopping untuk melakukan evaluasi, mengingat ada 10 UPT yang diusulkan WBK tahun ini," terang Agus.

Agus yakin, Jatim akan kembali mengirim wakilnya untuk mendapat predikat WBK. Mengingat tahun lalu, sudah ada 2 UPT yang berhasil menyabet gelar itu yaitu Kanim Blitar dan Lapas Perempuan Malang. "Saya yakin Jatim pasti bisa, karena pimpinannya sudah sangat mendukung hal ini," ucapnya. (opan)

Foto
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jatim Agus Widiyarta. Dia menilai, saat menghadiri Apel bersama dalam rangka pencanangan pembangunan Zona Integritas (ZI) Kanwil Kemenkumham Jatim, Rabu (2/1/2018). Henoch Kurniawan
Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...
207 comments
Read more

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...
195 comments
Read more

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...
131 comments
Read more