Temui Ketua DPRD Jatim, Kiai Kampung Tolak Gubernur Soekarwo Maju Pilgub DKI Jakarta

SURABAYA ( Media Bidik ) – Sejumlah Kiai yang tergabung dalam Kiai Kampung mendatangi Gedung DPRD Jatim untuk temui Ketua DPRD Jatim Halim Iskandar guna mewadulkan kabar perihal Gubernur Jawa Timur Soekarwo yang akan maju dalam Pilgub DKI Jakarta tahun depan.

Menurut Koordinator Kiai Kampung Fahrus Rozy mengatakan bahwa pihaknya tidak ingin Pakde Karwo meninggalkan Provinsi Jatim sebelum habis masa tugasnya memimpin Jatim sampai tahun 2018 mendatang dan meminta agar Pakde Karwo tetap fokus menepati janjinya kepada masyarakat Jatim.

" Saya melihat dari youtobe soal pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama ( Ahok) perihal pencalonan Pakde Karwo maju Pilgub DKI Jakarta pada tahun 2017, kami terkejut karena Pakde Karwo masih punya hutang janji untuk menuntaskan tugasnya sampai berakhir," terang Gus Fahrus usai temui Ketua DPRD Jatim,Senin (9/5).

Lebih dalam Gus Fahrus menegaskan bahwa langkah yang dilakukan pihaknya ini sebagai antisipasi agar Partai Demokrat mengurungkan niatnya untuk mencalonkan Pakde Karwo maju Pilgub DKI Jakarta, karena itu pihaknya akan kembali ke Gedung DPRD Jatim ini dengan membawa seluruh perwakilan Kiai Kampung dari 38 Kabupaten/Kota se Jatim pada hari Jumat (13/5).

" Sebelum ini terjadi, makanya Kiai Kampung melakukan antisipasi yang intinya supaya Gubernur Jatim Soekarwo harus menuntaskan tugasnya di Jawa Timur sebagai Gubernur sampai akhir masa tugas," tegas Gus Fahrus.

Sementara itu Halim Iskandar Ketua DPRD Jatim usai di temui rombongan Kiai kampung mengaku belum bisa berkomentar banyak terkait hal ini. " Pihaknya ( DPRD Jatim,red) akan mengumpukan seluruh Fraksi untuk memberikan jawaban yang pasti terkait permintaan Kiai kampung tersebut," pungkas Gus Halim.(rofik)

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Mediabidik.com

Search This Blog