Skip to main content

Komisi E Jatim Desak Pemerintah Tutup Situs Berbau Pornografi

Drs.H. Agus Dono Wibawanto,M.Hum anggota Komisi E DPRD Jatim
SURABAYA ( Media Bidik ) – Maraknya kekerasan seksual terhadap anak akhir-akhir ini tidak lepas dari pengaruh perkembangan dunia IT(Ilmu Teknologi), canggihnya sistem teknologi IT saat ini sehingga membuat kecanduan seluruh kalangan penguna internet cukup melalui ponsel android baik dari yang muda hingga tua. Ironisnya lagi mereka yang mengakses situs porno tersebut kebanyakan anak-anak yang masih remaja alias masih dibawah umur.

Menurut Drs.H. Agus Dono Wibawanto,M.Hum anggota Komisi E DPRD Jatim yang membidangi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) mengatakan kasus kekerasan seksual atau pemerkosaan terhadap anak menjadi tanggung jawab kita bersama baik Eksekutif, Legislatif maupun Yudikatif.

" Ketiga Stakeholder tersebut harus saling berkoordinasi dalam mengatasi persoalan yang sedang melanda di Indonesia pada umumnya dan Jawa Timur khususnya, yang paling utama adalah tangung jawab orang tua untuk mengawasi anak-anaknya dengan begitu akan mempersempit ruang gerak bagi para pelaku kekerasan seksual terhadap anak," terang Agus Dono.

Politisi Partai Demokrat Jatim ini juga melihat perkembangan teknologi saat ini dirasa keblabasan, sebab secara fakta dilapangan saat ini anak-anak kita dengan gampangnya membuka situs-situs yang berbau pornografi, dan ini menjadi tugas serius pemerintah melalui kementrian terkait untuk menutup situs porno tersebut.

" Kementrian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia ( Kemkominfo RI ) harus tegas menutup situs-situs berbau pornografi, sebab ini menjadi bagian penyebab kasus kekerasan seksual terhadap anak karena terpengaruh dan rasa ingin mencoba ketika melihat film porno," ungkapnya saat ditemui diruang Komisi E DPRD Jatim,Senin ( 23/5).

Lebih dalam pria yang akrab di panggil Gus Dono ini menjelaskan, selain hukuman pidana menjerat terhadap pelaku pemerkosa anak, Keputusan Presiden ( Kepres) harus segera dikeluarkan untuk memperberat hukuman tersebut supaya ada efek jera bagi pelaku.

" Namun saya menghimbau supaya keluarga dan aparat kepolisian menjadi garda terdepan dalam mencegah kekerasan seksual terhadap anak dengan saling mengawasi supaya ruang lingkup pelaku pemerkosa anak semakin sulit," pungkasnya. (rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...