Jelang Munaslub Golkar, Komite Etik Temukan 4 Pelanggaran

SURABAYA ( Media Bidik ) – Komite Etik Musyawarah Nasional Luar Biasa ( Munaslub) Partai Golkar menemukan 4 pelanggaran menjelang digelarnya Event bergengsi dalam Munaslub pemilihan Calon Ketua Umum Partai Golkar di Bali tanggal 15-17 Mei mendatang.

Seperti yang diungkapkan Ketua SC Munaslub Bali Partai Golkar Nurdin Halid menyampaikan bahwa laporan pelanggaran tersebut ditemukan sejak beberapa hari yang lalu, adapun temuan tersebut diantaranya telah diduga ada pertemuan 20 orang Ketua DPD I dan DPD II di Hotel Ritz Carlton Jakarta beberapa waktu lalu.

Masih terang Nurdin Halid, Sedangkan pelanggaran lainnya adanya bukti dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Hotel Grand Melia Kuningan Jakarta, serta pelanggaran yang terjadi di Jawa Timur, pihaknya mengaku menerima laporan dugaan kecurangan salah satu Caketum bertemu dengan Sekretaris DPD di Malang.

" Dari delapan Caketum hanya dua Caketum yang melanggar, akan tetapi masih dugaan dan kita tidak bisa menyebutkan namanya," kata Nurdin Halid di Hotel Pulman saat prescoom,Rabu (11/5).

Lebih dalam Mantan Ketua Umum PSSI ini menjelaskan, semua laporan ini nantinya akan dibahas ke Komite Etik untuk mengumpulkan bukti-bukti kecurangan dan segera mungkin Komite Etik akan menggelar rapat pada kamis besok di Bali, dan jika bukti sudah cukup akan diserahkan ke Majelis Etik untuk ditindak lanjuti. " Kalau terbukti melakukan pelanggaran, Majelis Etik akan mengambil tindakan diskualifikasi Caketum tersebut ," pungkasnya. (rofik)

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...

Mediabidik.com

Search This Blog