Skip to main content

Komisi E Jatim Minta PMI Lebih Selektif Terima Pendonor

Komisi E DPRD Jawa Timur Mochammad Eksan
SURABAYA (Media Bidik) - Ditemukannya enam kantong darah yang terkontaminasi virus HIV di Unit Donor Darah (UDD) Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Madiun belum lama ini, disesalkan anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Mochammad Eksan, dia meminta PMI lebih selektif dalam menerima pendonor darah. Hal itu untuk mencegah penularan penyakit melalui transfusi darah, khususnya penyakit berbahaya seperti HIV/AIDS.

Politisi yang akrab disapa Eksan ini mengakui, PMI membutuhkan banyak stok darah untuk memenuhi kebutuhan darah dari rumah sakit yang terus meningkat. Tetapi, bukan berarti pemenuhan kebutuhan darah itu mengabaikan prinsip kehati-kehatian yang bisa berakibat fatal.

" Saya minta PMI lebih selektif dalam menerima pendonor darah. Peristiwa terkontaminasinya kantong darah dengan virus HIV di Madiun menjadi pelajaran berharga, karena itu jangan sampai terulang. Harus lebih selektif dalam menerima pendonor darah agar tidak ada korban yang tertular virus penyakit," tegas anggota Fraksi NasDem-Hanura DPRD Jatim itu, Senin (30/5).

Masih terang Eksan, tercemarnya kantong darah di PMI kabupaten Madiun itu untung masih bisa terdeteksi. Kalau tidak, akan menjadi tragedi kemanusiann terhadap pasien penerima transfusi darah. Namun menurut Eksan, tingginya angka penderita HIV/AIDS di Jawa Timur bisa jadi dikarenakan tertular lewat transfusi darah.

Presidium Korps Alumni HMI (KAHMI) Jember ini menilai Jatim sudah dalam kondisi darurat HIV/AIDS karena berada pada peringkat ke-2 tertinggi setelah Papua. Karena itu, pihaknya berharap Pemrov Jatim memfasilitasi PMI di kabupaten/kota dengan nucleic acid amplification technologies (NAT). Sebab NAT merupakan alat yang sangat membantu PMI untuk dapat mendeteksi darah yang tercemar virus. Sayangnya hanya beberapa daerah saja yang memiliki alat tersebuit, seperti DKI Jakarta, Bandung, Surabaya, Solo, Semarang dan Bali dikarenakan alat tersebut sangatlah mahal.

" Di Jatim saja ada 38 kabupaten/kota, kalau cuma Surabaya yang punya alat itu jelas kurang. Saya kira Pemprov harus ambil terobosan untuk pengadaan alat itu. Bisa lewat APBD, APBN, dana Hibah pusat atau WHO. Ini demi kepentingan rakyat Jawa Timur," beber pengasuh Pondok Pesantren Nurul Islam II, Jember ini.(rofik)
Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...
207 comments
Read more

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...
195 comments
Read more

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...
131 comments
Read more