Skip to main content

DPRD Jatim Serentak Melakukan Tes Urine

Syaifudin AsmoroAnggota DPRD Jatim
SURABAYA ( Media Bidik ) Para wakil rakyat Jawa Timur yang duduk di gedung DPRD Jatim jalan Indrapura Surabaya serentak melakukan tes urine Narkoba yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur (BNNP Jatim) hal ini dilakukan untuk mendeteksi dini supaya para wakil rakyat ini tidak mengkonsumsi narkoba.

Seperti yang dikatakan salah satu Anggota DPRD Jatim dari Fraksi Partai Gerindra Syaifudin Asmoro ditemui usai tes urine di DPRD Jatim,  yang menyambut positif tes yang dilalukan BNNP Jatim terhadap anggota DPRD Jatim, dan ini membuktikan bahwa perwakilan rakyat ini benar bersih dari narkoba.

"Narkoba ini merupakan musuh bersama bukan hanya pemerintah, tapi DPRD juga harus berani memberantas narkoba seperti melakukan tes urine supaya menjadi contoh bagi masyarakat bahwa untuk diketahui khalayak jika memang nanti hasilnya minus dari narkoba," tegas Gus Syafii, Jumat (13/ 5).

Politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini menegaskan bahwa apabila terbukti ada yang positif ia mengatakan hasilnya tes urine nanti akan diserahkan oleh BNN kepada pimpinan DPRD dan Badan Kehormatan (BK) kemudian pimpinan akan memanggil ketua Fraksi.

        "Nanti fraksi atau partai kita panggil dan kita beritahu ada anggotanya yang jadi pemakai narkoba, dan apabila ada anggota yang melakukan narkoba akan dilakukan pembinaan,"ujar Anggota Komisi A tersebut.

Namun pihaknya mengakui sangat sulit untuk membebaskan diri dari imbas penyalahgunaan barang haram tersebut. Meski demikian, ia tetap meyakini, dampak sebaran maupun penggunaan narkoba yang kini merambah semua lini. Bagaimana dan apa yang harus dilakukan jika hasil tes urine membuktikan adanya positif terindikasi pengguna narkoba, Gus Syafii mengatakan, bukti positif dari hasil tes urine tidak semuanya karena menggunakan narkoba. Bisa jadi, diakibatkan dari beberapa faktor lain yang melatar belakangi indikasi tersebut, bisa karena minum obat, atau apa saja selain Narkoba, terang Politisi asal Pulau Madura ini.(rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...