Skip to main content

Peringatan Hardiknas Tahun ini, Diwarnai ada Siswa Nunggak Bayar SPP

Koordinator Komunitas Bibit Unggul Achmad Hidayat
SURABAYA ( Media Bidik ) - Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) diperingati setiap tanggal 2 Mei yang dipimpin langsung Wali Kota Tri Rismaharini sebagai Inspektur upacara di Taman Surya. Senin (2/5/2016).

Dalam upacara tersebut, wali kota Surabaya memberikan penghargaan ke sejumlah orang yang dinilai berjasa dibidang pendidikan. Disisi lain, bersamaan peringatan Hardiknas kemarin banyak lulusan sekolah sejak tahun kemarin yang belum menerima ijazah yang menjadi haknya. Bukan hanya itu, ada siswa menunggak bayar SPP dan diancam dikeluarkan sekolah.

Oleh Komunitas Bibit Unggul, merupakan wadah para pelajar dan mahasiswa berprestasi sekaligus penerima beasiswa pemkot Surabaya, data itu disampaikan ke banyak pihak. Salah satunya, DPRD Surabaya.

"Ini benar-benar sebuah Balada Hardiknas. Disaat Hardiknas diperingati, masih ada pihak yang menjadi korban bidang pendidikan," kata Koordinator Komunitas Bibit Unggul Achmad Hidayat. Senin (2/5).

Berdasarkan data Bibit Unggul menyebut, merinci lulusan sejak 2015 yang ijazahnya ditahan. David Prasdiansyah, warga Dukuh Karangan, lulusan SMP Al Fatah; Ady Sutrisno, warga Jalan Bogen Buntu, lulusan SMP UNESA 2, Dika Bayu Purwanto, warga Lebak Timur Asri, lulusan SMK Diponegoro, dan Endras Dewantoro, warga Lebak Asri Timur, lulusan SMK 45 Surabaya.

"Bukan ini saja realita dari dunia pendidikan di Surabaya bersamaan Hardiknas tahun ini. Ada siswa menunggak bayar SPP dan bahkan hingga diancam dikeluarkan dari sekolahan," pungkas Achmad Hidayat prihatin.

Sedangkan Rusdan Cholili dan As'adurridho adalah dua siswa yang belum bayar SPP selama beberapa bulan. Keduanya dari SMK Arif Rachman Hakim Jalan Tenggumung Wetan, Wonokusumo, Kecamatan Semampir. Keduanya beralamat di Jalan Kalilom Lor.

"Keterangan korban, awalnya sekolah bilang SPP gratis, tiba-tiba di akhir semester ada tunggakan dana. Jika tidak melunasi diancam dikeluarkan dari sekolah," kata Achmad Hidayat.

Masalah lain, kata Achmad Hidayat, siswa itu juga belum membayar biaya tour. "Banyak siswa dan wali murid lain mengeluh karena sekolah inkonsisten dengan program awal," ungkap Achmad Hidayat.

Kabid SMA/SMK Dindik Surabaya Sudarminto menegaskan, pihaknya sudah jauh hari menghimbau ke sekolah-sekolah untuk tidak menahan ijazah. "Sudah kami himbau itu. Kalau ada masalah keuangan, sekolah bisa koordinasi dengan dinas," ungkap Sudarminto.

Penuturan yang sama disampaikan Kepala Dindik Surabaya Ikhsan saat ditemui usai peluncuran program Kampunge Arek Suroboyo oleh Wali Kota Tri Rismaharini, di Graha Sawunggaling, kemarin. "Sekolahan mana? Sini datanya kirim ke saya. Itu tidak ada," kata Ikhsan sambil berlalu.(pan)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...